Realisasi belanja negara baru capai 73,1% di Oktober

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2019 baru mencapai Rp1.798 triliun atau 73,1% dari target penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, secara tahunan (year on year/yoy) belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5%, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang tumbuh 11,9%. 

“Belanja negara masih menunjukkan kinerja yang on track dan berperan dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian,” katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11).

Sri memaparkan, realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.121,1 triliun atau 68,6% dari target APBN 2019. Belanja pemerintah pusat secara tahunan tumbuh 4,3% (yoy), lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 sebesar 19,6%.

Sementara belanja pemerintah pusat ini ditopang oleh belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang realisasinya mencapai Rp633,5 triliun atau 74% dari target, dan tumbuh 8% secara tahunan (yoy), lebih rendah dari tahun lalu yang tumbuh 14,7%.

Selanjutnya, belanja pegawai sebesar Rp204,4 triliun atau 91,1%, belanja barang Rp236,5 triliun atau 68,6%, belanja modal Rp100,8 triliun atau 53,2%, dan bantuan sosial Rp91,7 triliun atau 94,5%.

Sri menjelaskan, meningkatnya realisasi untuk bantuan sosial hingga 94,5% sampai di Oktober 2019 adalah untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

"Realisasinya memang hampir 100% untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Sementara itu, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), hingga Oktober 2019 nominalnya mencapai Rp676,87 triliun atau 81,9% dari target APBN, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang realisasinya mencapai 84,4% atau Rp646,4 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah masih optimistis realisasi belanja K/L hingga akhir tahun akan mencapai 98% dari pagu anggaran.

"Harapan kita bisa sama kayak pagu tahun lalu. Harapan kita bisa 98% lah. Tahun lalu kan segitu," katanya.

Dia pun mengatakan, di sisa satu bulan terakhir ini akan terus menggenjot belanja untuk bantuan sosial, demi menggenjot pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan menyokong pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

"Kita push belanja sosial yang tinggi dan itu bentuk perlindungan masyarakat. Kalau untuk perlindungan masyarakat tentu itu akan membantu konsumsi RT di atas 5%. Agar tetap dapat memacu pertumbuhan kita tetap di atas 5% di kuartal 4," jelasnya

Dihubungi secara terpisah, ekonom Center Of Reform on Economic (CORE) Piter Abdullah mengatakan menurunnya belanja negara di kuartal III-2019 disebabkan oleh pengeluaran yang terlalu besar untuk pos bantuan sosial dan belanja pegawai di kuartal satu dan kuartal dua. 

Hal ini terlihat dari data kedua pos tersebut yang realisasinya hingga kuartal III-2019 sudah mencapai 90% lebih. Hal ini, kata Piter, tidak terlepas dari momen politik yang terjadi di masa pemilihan umum kemarin.

"Ini fenomena biasa menjelang pemilu," jelasnya.