RI, Malaysia, Kolombia tolak kebijakan anti sawit dari Uni Eropa

Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) akan melakukan misi bersama dan bertandang ke Eropa untuk menolak kebijakan anti sawit, atau Renewable Energy Directive II (RED II) dari Uni Eropa (UE).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan keputusan untuk menolak kebijakan anti sawit itu diambil usai  anggota CPOPC menggelar 6th Ministerial Meeting CPOPC di Jakarta.

"Para menteri sepakat untuk melakukan joint mission ke Eropa untuk menyuarakan isu ini kepada otoritas terkait di Eropa,” kata Darmin di Jakarta, Kamis (28/2). 

Menurut Darmin, para menteri masing-masing negara memandang rancangan peraturan ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolasi minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE.

“Keputusan ini menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE," kata dia.

Konsep yang digagas UE dinilai oleh para anggota negara CPOPC (Indonesia, Malaysia, dan Kolumbia) bukan hanya merupakan instrumen unilateral, namun juga menghambat semua biofuel yang diproduksi oleh negara-negara produsen kelapa sawit

Unilateral maskudnya hanya bertujuan untuk menyerang negara-negara produsen minyak kelapa sawit dalam rangka pencapaian  Sustainable Development Goals (SDGs). 

“Kebijakan RED II juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara,” kata dia.

Mewakili Malaysia, Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok mengatakan, joint mission itu baru akan dilakukan setelah Uni Eropa melakukan dengar pendapat publik soal kebijakan RED II ini pada 8 Maret 2019. 

Dalam dengar pendapat itu, kata Teresa, CPOPC tetap akan mengirimkan pernyataan sikap keberatan atas kebijakan RED II di Uni Eropa dengan mengunggahnya secara online. 

"Jadi, (joint misssion) itu akan dilakukan setelah melihat perkembangan public hiring tersebut dan setelah itu baru akan pergi ke Eropa. Saya bersama Pak Darmin dan juga perwakilan dari Kolombia," tutur Teresa.

Para menteri sepakat untuk terus menentang rancangan peraturan tersebut melalui konsultasi bilateral, ASEAN, WTO, dan forum lainnya secara tepat. 

Pada saat yang sama, CPOPC tetap terbuka untuk melakukan dialog terkait lingkungan dengan UE dalam kerangka UN SDGs 2030. Rumusan ini telah diterima secara luas oleh negara-negara anggota PBB, termasuk UE dan negara-negara produsen minyak kelapa sawit.

Para Menteri menyampaikan keprihatinan atas kebijakan diskriminatif terhadp minyak kelapa sawit yang tertuang dalam rancangan resolusi mengenai ‘Deforestation and Agricultural Commodity Supply Chains’, yang diusulkan oleh UE melalui United Nations Environment Assembly. 

Pertemuan juga menyepakati untuk terus berkolaborasi dengan organisasi-organisai multilateral, khususnya United Nations Environment Programme (UNEP) dan Food and Agriculture Organization (FAO), guna meningkatkan kontribusi minyak kelapa sawit terhadap pencapaian UN SDGs 2030, di mana peran petani kecil dibahas.

Para menteri menyambut baik upaya-upaya CPOPC dalam menyampaikan keprihatinan mereka tentang minyak kelapa sawit dan keamanan pangan, khususnya 3-MCPDE dan GE. Pertemuan menyepakati pula posisi bersama untuk menggunakan satu batas maksimum 3-MCPDE dan GE bagi semua minyak pangan dan lemak.