sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Travel bubble: Angin segar sektor pariwisata atau ancaman klaster Corona?

Travel bubble menjadi harapan bagi sektor pariwisata. Namun melonjaknya kasus Covid-19 varian Omicron menjadi ancaman.

Qonita Azzahra
Qonita Azzahra Kamis, 17 Feb 2022 06:25 WIB
Travel bubble: Angin segar sektor pariwisata atau ancaman klaster Corona?

Setelah resmi diterapkan pada 24 Januari lalu, otoritas maritim Singapura akhirnya memberi lampu hijau kepada warganya untuk berwisata di Nongsa dan Bintan, Indonesia. Ferry pertama yang mengangkut para turis ditargetkan bertolak dari Pelabuhan Tanah Merah, Singapura pukul 15.00 waktu setempat atau pukul 14.00 WIB pada Jumat (18/2) besok. Selanjutnya, ferry akan berlabuh di Pelabuhan Nongsapura Terminal Ferry, Nongsa, Batam pukul 14.40 WIB. 

Pelabuhan perdana kapal yang mengangkut turis Singapura ini tentu menjadi kabar baik bagi para pelaku pariwisata di Kawasan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Ketidakpastian kebijakan travel bubble antara Indonesia dengan Singapura, selama 1,5 tahun lamanya akhirnya sirna. 

Mengutip laman Setkab.go.id, travel bubble atau gelembung perjalanan adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan untuk membagi peserta ke dalam kelompok (bubble) yang berbeda. Caranya dengan memisahkan peserta tujuan wisata atau seseorang yang memiliki risiko terpapar Covid-19.

Pemisahan juga disertai pembatasan interaksi hanya pada orang di dalam satu kelompok (bubble) yang sama dan penerapan prinsip karantina untuk meminimalisir risiko penyebaran Covid-19. 

Selain Indonesia dan Singapura, beberapa negara lain yang telah menerapkan kebijakan ini antara lain, Jepang, Selandia Baru dan Uni Emirat Arab. Ke depannya, lebih banyak negara diperkirakan akan mengikuti kebijakan travel bubble termasuk AS, Inggris, India, Bangladesh, dan Australia.

Sementara Nongsa, adalah salah satu kawasan wisata di Batam, yang menjadi salah satu tujuan wisata dari kebijakan travel bubble. Sebelum pandemi, Batam dan Bintan adalah dua wilayah di Kepulauan Riau yang tak pernah sepi pengunjung, utamanya turis-turis dari Singapura. Bahkan, setiap bulan Batam rata-rata menyambut 150.000 turis asing, baik dari Singapura atau negara lainnya. 

Bintan, Kepulauan Riau. Foto Unsplash.com.

“Tapi dari Maret 2020 hingga saat ini, kita hanya menyambut kurang dari 200 wisatawan asing saja per bulan,” keluh Direktur Badan Promosi dan Pariwisata Batam Edy Sutrisno, kepada Alinea.id, Selasa (15/2).

Sponsored

Adapun secara keseluruhan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 2020 hanya sekitar 400.000 orang saja. Angka ini anjlok 85,64% dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 2,8 juta kunjungan. Sementara pada semester-I 2021, kunjungan wisman di Kepri tercatat sebanyak 1.807 orang saja.

Di saat yang sama, penurunan kunjungan turis asing terjadi pula di Bali, daerah dengan penyumbang wisatawan sekaligus devisa pariwisata terbesar di Indonesia. Selama tahun 2019, kunjungan wisman ke Bali mencapai 6,3 juta orang, angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 6,07 juta orang. 

Namun, pada 2020 kunjungan turis asing ke Bali tercatat anjlok hingga menjadi 1,05 juta orang saja. Angka ini bahkan menjadi yang terendah selama 10 tahun terakhir. Pada 2021, angka kunjungan wisman kian menyedihkan. Bayangkan, hingga awal Desember tahun lalu, jumlah kunjungan wisman tercatat hanya sebanyak 51 orang saja.

“Januari ada sebanyak 10 orang yang datang, Februari 12 orang, Maret 3 orang, April 9 orang, Mei 8 orang, Juni 1 orang, Juli - September tak ada yang datang. Kemudian Oktober ada 2 yang datang," ungkap Kasi Pengembangan Pasar Pariwisata Dinas Pariwisata Bali, Gunandika, kepada Alinea.id belum lama ini.

Harapan sektor pariwisata

Turunnya jumlah kunjungan wisman tersebut, praktis membuat kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) dan devisa negara merosot. Pada 2020 misalnya, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 4,05%, setelah di tahun sebelumnya mencapai 4,7%. 

Sedangkan untuk devisa sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memperkirakan akan sebesar US$0,36 miliar saja di tahun 2021. Angka itu jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang senilai US$3,3 miliar. Adapun pada tahun 2019, devisa sektor pariwisata mampu mencapai US$16,9 miliar.

“Coba bayangkan betapa hancurnya industri pariwisata di Indonesia,” kata Direktur Badan Promosi dan Pariwisata Batam Edy Sutrisno, kepada Alinea.id, Selasa (15/2).

Karenanya, Edy berharap banyak pada kesuksesan pelaksanaan travel bubble di Batam dan Bintan. Meskipun sampai saat ini gelembung perjalanan hanya berlaku di Nongsa, Batam dan Langoi, Bintan. Apalagi, pemerintah memang menjadikan gelembung perjalanan ini sebagai katalis sektor pariwisata, baik di Kepulauan Riau atau di Indonesia secara keseluruhan. 

“Ini angin segar di tengah perjuangan kita. Kami berharap, agar travel bubble bisa diterapkan di lebih banyak tempat wisata lagi,” imbuhnya.

Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Foto Unsplash.com.

Bahkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno optimistis, jika pelaksanaan travel bubble tidak hanya mampu membangkitkan industri pariwisata saja, melainkan juga industri kreatif. Terutama di daerah-daerah di mana kebijakan ini dilaksanakan.

Sebab, selain menawarkan pesona wisata, pemerintah daerah atau pengusaha lokal juga bisa turut menggandeng usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menawarkan produk mereka.

“Produk ekonomi kreatif bisa ditawarkan kepada wisatawan untuk membangkitkan lapangan kerja. Ini menurut saya tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu,” katanya, saat meninjau Pelabuhan Bandar Bentan Telani, Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (21/1) lalu.

Sementara itu, di balik harapan besar sektor pariwisata pada travel bubble, pemerintah patut berhati-hati dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pasalnya, kasus positif Covid-19 varian Omicron masih terus mengalami peningkatan di Indonesia. Puncak gelombang ketiga ini diperkirakan terjadi pada akhir Februari hingga awal Maret nanti.

Pada Rabu (16/2) hingga pukul 12.00 WIB saja terjadi pecah rekor penambahan sebanyak 64.718 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus Covid-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 4.966.046 kasus.

Adapun kasus Omicron di Indonesia tercatat mencapai 5.305 kasus. Sementara untuk varian lainnya, seperti Alpha ada 83 kasus, Beta 22 kasus, dan Delta 8.442 kasus.

Pada hari yang sama, Menteri Kesehatan Singapura mengungkapkan jika terdapat sekitar 20.000 kasus baru positif Covid-19 di sana. Angka ini meningkat dua kali lipat dari hari sebelumnya yang hanya sebanyak 9.082 kasus baru saja dalam satu hari. 

Jika pagebluk semakin tak terkendali, baik di Indonesia maupun Singapura, akan sangat mungkin travel bubble menjadi bumerang bagi kedua negara, alih-alih dapat menghidupkan kembali sektor pariwisata dari mati suri. Padahal, jika dilihat lebih detil, daerah-daerah utama pelaksana travel bubble, seperti Batam, Bintan, Bali dan Mandalika adalah daerah dengan kasus positif minim. 

“Makanya, kalau kasus Covid-19 di negara lain tinggi, atau ada aja itu sama saja kita mengundang masalah. Potensi tertular kita malah dari travel perjalanan luar negeri,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, saat dihubungi Alinea.id, Senin (14/2).

Bahkan, Pengamat Pariwisata Kepulauan Riau Mulyadi Tan meminta agar pemerintah menunda untuk sementara pelaksanaan gelembung perjalanan ini. Lantaran kasus Omicron di Singapura masih sangat tinggi. Dia khawatir, jika pelaksanaan travel bubble terlalu dipaksakan, justru akan menimbulkan klaster baru dari kebijakan ini.

Pulau Batam, Kepulauan Riau. Foto Unsplash.com.

“Kita perlu was-was, karena Omicron di sana masih tinggi. Jangan sampai karena euforia, kasus Omicron di Kepri malah yang justru jadi tinggi,” kata dia, kepada Alinea.id, Senin (7/2).

Belum tentu membaik

Namun demikian, jika pemerintah tetap akan melaksanakan kebijakan ini, dia mewanti-wanti agar pemerintah menerapkan protokol kesehatan atau memberlakukan syarat ketat pada wisatawan yang plesiran dengan travel bubble ini. Seperti misalnya dengan melakukan tes PCR (Polymerase Chain Reaction) swab test pada wisman baik saat dia tiba atau sebelum berangkat. 

Di sisi lain, Mulyadi atau yang karib disapa Ahi itu tak begitu yakin travel bubble akan meningkatkan jumlah kunjungan wisman di Kepri secara drastis. Sebab, tidak seperti Indonesia yang menihilkan karantina, Singapura masih mewajibkan wisman yang baru saja kembali dari Indonesia untuk melakukan karantina selama 7 hari. Apalagi, dalam hal ini karantina dilakukan dengan biaya pribadi para wisman tersebut. 

“Itu karena pemerintah Singapura masih tidak melonggarkan VTL (Vaccinated Travel Lane). Siapa yang mau kan, liburan hanya tiga hari tapi setelah itu harus karantina 7 hari, pakai biaya sendiri pula,” ujarnya.

Sementara itu, selama ini Singapura hanya mengakui VTL tanpa karantina hanya untuk jalur udara saja. Artinya mereka cukup pintar menyikapi hal tersebut mengingat kasus Covid-19 varian Omicron di negara itu kian membludak.

"Singapura tidak buka VTL travel bubble ini kepada kita karena mereka tidak mau disalahkan juga. Sebab kasus Omicron banyak di Singapura, nanti nama mereka jelek. Mereka smart juga. Jadi kita Indonesia perlu lebih cermat lagi membuat keputusan," lanjut Ahi.

Selain karantina, biaya tes PCR yang harus dikeluarkan turis untuk melakukan tes PCR di Singapura masih tinggi, yakni Rp1,25 juta untuk satu kali tes. Jika mereka berlibur ke Kepri, setidaknya mereka harus menyiapkan biaya tes PCR hingga empat kali.

Selanjutnya, untuk saat ini skema travel bubble hanya berlaku bagi warga negara Singapura saja. Sementara itu, sebelum pandemi turis yang datang ke Kepri banyak pula yang berstatus sebagai ekspatriat atau warga negara asing yang tinggal untuk bekerja di Singapura. 

“Karena itu, kalau memang mau efektif, harus ada penyamaan kebijakan antara Indonesia dengan Singapura. Masih banyak ketentuan yang masih harus dibahas,” tegas dia.

Terpisah, Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengingatkan pemerintah untuk selalu memantau pergerakan wisman yang mengikuti skema travel bubble. Sebab, potensi pertambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia, utamanya di daerah-daerah pelaksana gelembung perjalanan akan sangat bergantung dari pergerakan para turis.

“Yang namanya bubble berarti kan kayak balon. Jadi, turis itu dari dia datang, tidur, sampai berkegiatan dia hanya bisa bergerak di tempat yang sudah ditentukan. Kalau sudah keluar sedikit saja, itu bukan bubble namanya,” katanya, saat dihubungi Alinea.id, Rabu (16/2).

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku siap untuk menjadikan Bintan dan Batam sebagai proyek percontohan pelaksanaan travel bubble Indonesia-Singapura. Hal ini dapat dilihat dari kasus konfirmasi yang terus melandai dan tingkat vaksinasi yang tinggi. 

“Dari survei serologi juga hasilnya menggembirakan. Jika digabungkan dengan survei yang dilaksanakan di Batam, maka didapat angka 91% sampai 92%. Artinya, herd immunity masyarakat Kepri sudah terbentuk,” ungkapnya, kepada Alinea.id, Rabu (16/2).

Dari sisi teknis, pemerintah daerah telah menyediakan Lab Tes Cepat Molekuler (TCM), yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi di Bintan Resort dan juga di Nongsa. 

“Kemudian, kami sudah siapkan bluepass untuk keperluan pelacakan bagi pekerja di resor dan wisatawan,” imbuh Ansar.

Ilustrasi Alinea.id/Debbie Alyuwandira.

Berita Lainnya