Pemkab Klaten dorong OPD dan petugas kecamatan responsif di media sosial

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Klaten mendorong seluruh perangkat daerah baik OPD dan petugas kecamatan untuk aktif Mengelola media sosial pemerintahan. Pengelolaan tersebut merupakan salah satu strategi komunikasi Pemkab Klaten menjadi pemerintahan yang responsif dan transparan.  

“Menampung dan mengolah informasi publik diperlukan upaya kreatif dan persuasif dalam pelaksanaan program. Dimana pemerintah mampu mengkomunikasikan rencana kerja melalui media konvensional dan media sosial,” ujar Bupati Klaten, Sri Mulyani, saat membuka kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi Publik di Era Digital di Pemkab Klaten, Kamis (23/6).

Sri Mulyani menekankan bahwa seluruh admin baik OPD dan kecamatan harap bisa siap sedia merespons keluhan dan aduan masyarakat. Melalui klinik aduan masyarakat, maka seluruh badan Pemerintah Kabupaten Klaten harus bisa menghadapi keluhan warga dengan baik.

“Pelaku media sosial tolong setiap aduan masyarakat harus ditanggapi. Karena keluhan masyarakat banyak namun admin tidak berfungsi dan tidak dijalankan dengan baik. Dengan membuka klinik aduan 24 jam ya harus siap merespons. Masyarakat mengadu kepada pemerintah kabupaten di kanal masing-masing merupakan media untuk menyalurkan keluhan itu wajib dijawab,” ujarnya.

Menyambung pernyataan bupati, Kepala Diskominfo Kabupaten Klaten, Amin Mustofa, menyampaikan bahwa dengan terselenggaranya strategi komunikasi yang baik maka akan meningkatkan respons keluhan masyarakat di media sosial.

“Terselenggaranya strategi medsos adalah meningkatkan pengetahuan petugas, sehingga merespon cepat keluhan dan kinerja pemerintah,” ujar Amin.

Pada kesempatan yang sama, Pj Sekda Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, menyampaikan sebagai pelayan publik, ASN Klaten harus bisa mengelola media sosial dengan baik. Selanjutnya respons sebuah masalah di media sosial juga perlu dengan menimbang kebijakan di dalamnya.

“Harus dikelola dengan baik. Sehebat apapun kita, Kalo gabisa mengelola medsos, tidak akan terlihat baiknya. Respons itu perlu. Tapi kualitas dari tanggapann kita harus dikelola dengan baik. Landasan para ASN mengelola medsos salah satunya menginformasikan kebijakan, rencana dan capaian. Tanpa harus diminta harus dilaksanakan,” tutur Jajang.

Oleh karena itu, lanjut Jajang, tentunya dibutuhkan kecerdasan emosional yang baik sebagai pelayan publik. Pengelolaan media sosial yang baik maka akan meningkatan respons terhadap keluhan masyarakat dan dapat meningkatkan citra Pemkab Klaten yang responsif dan peduli kepada warga.

Sementara itu, salah satu narasumber, PT Indonesia Indicator, Nur Imroatus, menyampaikan sebagai pemerintah harus pintar melihat substansi masalah oleh warga yang timbul di media sosial. Sebagai pelayan publik, pemerintah harus bisa melihat masyarakat mengeluhkan apa.

“Menekankan ASN untuk fokus merespons masalah berkaitan kinerja. jadi kalau Ada urusan politik gausah ditanggapi, harus dibentengi. Masyarakat menginginkan OPD aktif dalam mengunggah kinerjanya,” ujarnya.