Pemkab Kukar dorong Pemdes tekan angka pengangguran

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara mendorong pemerintah desa untuk turut terlibat menurunkan angka pengangguran. Kepala Distransnaker, Akhmad Hardi Dwi Putra, mengatakan keterlibatan berbagai pihak ini untuk mengentaskan kemiskinan.

"Kalau Distransnaker tidak punya anggaran maka bisa dilakukan desa menggunakan dana desa, jadikan tanggungjawab bukan hanya Distransnaker, pemerintah desa pun bisa. Ya semua pihak bertanggung jawab dan muaranya pasti nanti sesuai dengan programnya bupati yakni pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Selain pemerintah desa, Akhmad menyatakan perusahaan juga dapat andil dalam pengurangan angka ini dengan menggelar pelatihan kerja. Menurutnya, berbagai program pelatihan ini sangat berperan dalam program Kukar Siap Kerja, sehingga pihaknya mendukung berbagai pelatihan yang digelar perusahaan.

"Perlu kami tegaskan kembali untuk menurunkan angka pengangguran bukan tanggungjawab Distransnaker saja, semua pihak terlibat, jadi semua pihak harus terlibat dalam proses pengurangan pengangguran" tegasnya.

Akhmad juga menjelaskan pihaknya bekerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang berkompeten untuk menyalurkan para calon tenaga kerja ke perusahaan.

"LPK inilah yang menyalurkan para masyarakat Kukar yang siap kerja ini untuk masuk bekerja di perusahaan," katanya.