Lagi, 14 demonstran tewas dalam protes di Myanmar

Pasukan keamanan Myanmar menewaskan 14 orang pada Senin (29/3) selama demonstrasi di kota-kota di seluruh negeri. Data tersebut dilaporkan oleh Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Kelompok itu, yang telah memantau kekerasan dalam protes antikudeta mengatakan, jumlah korban pada Senin membuat total kematian sejak kudeta 1 Februari menjadi setidaknya 510.

Delapan dari kematian yang terjadi pada Senin terjadi di kota utama Myanmar, Yangon.

Protes berlangsung Senin di seluruh negeri, termasuk di Sagaing Region, di mana ratusan pelayat berbaris di jalan untuk memberi penghormatan kepada seorang mahasiswa perawat berusia 20 tahun yang ditembak dan dibunuh pada Minggu (28/3) saat membantu pengunjuk rasa yang terluka.

PBB mengatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar menewaskan sedikitnya 107 orang pada Sabtu (27/3) ketika rezim menggelar parade besar untuk memperingati Hari Angkatan Bersenjata.

Sementara itu, AAPP menyebutkan korban tewas pada Sabtu sebanyak 141 orang.

"Apa yang terjadi pada hari angkatan bersenjata nasional adalah peristiwa yang mengkhawatirkan," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam konferensi pers pada Senin.

Selain itu, pada Senin, Amerika Serikat menangguhkan perjanjian perdagangan dengan Myanmar. Mereka menuntut junta militer memulihkan demokrasi di negara itu.

"AS mendukung rakyat Myanmar dalam upaya mereka memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis,'' kata Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dalam pernyataannya.

Tai mengatakan, pembunuhan militer terhadap pengunjuk rasa damai telah mengejutkan hati nurani komunitas internasional.

Pengumuman tersebut tidak menghentikan perdagangan antara AS dan Myanmar, tetapi menghentikan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi pada 2013 yang menetapkan cara-cara untuk meningkatkan bisnis antara kedua negara.

Tai menyampaikan, Washington juga akan mempertimbangkan partisipasi Myanmar dalam program Sistem Preferensi Umum, yang mengurangi tarif AS dan memberikan akses perdagangan khusus lainnya untuk sejumlah negara berkembang.

AS telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Myanmar setelah kudeta 1 Februari.

"Kami mengutuk kekerasan yang menjijikkan terhadap rakyat Burma ini," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada Senin.

Para kepala pertahanan dari belasan negara, termasuk AS, mengeluarkan pernyataan bersama pada Sabtu yang mengecam penggunaan kekuatan mematikan di Myanmar terhadap orang-orang yang tidak bersenjata.

Pernyataan itu dikeluarkan oleh kepala pertahanan dari Australia, Inggris, Kanada, Denmark, Jerman, Yunani, Italia, Jepang, Belanda, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

"Ini mengerikan," kata Presiden AS Joe Biden kepada wartawan pada Minggu, berbicara tentang kekerasan di Myanmar. "Ini benar-benar keterlaluan. Berdasarkan laporan yang saya dapatkan, sangat banyak orang telah terbunuh."

Pasukan keamanan Myanmar semakin meningkatkan penggunaan kekerasan pada Minggu dengan melepaskan tembakan ke sebuah pemakaman di Bago, dekat Yangon. 

Pada 1 Februari, militer menggulingkan pemerintahan sipil, menahan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Darurat militer telah diberlakukan di kota-kota di seluruh Myanmar. 

Sumber : Voice of America