5 prioritas politik luar negeri Indonesia 2020-2024

Retno Lestari Priansari Marsudi, kembali dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia periode 2020-2024. Pada Selasa (29/10), Retno memaparkan lima prioritas politik luar negeri Indonesia selama lima tahun ke depan.

Prioritas pertama adalah penguatan diplomasi ekonomi. Retno menjelaskan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan itu adalah dengan kapitalisasi penguatan pasar domestik yang dapat digunakan sebagai daya tawar untuk menjalin kerja sama ekonomi baik di level bilateral, kawasan, maupun internasional.

Selain itu, tambahnya, perlu adanya penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar nontradisional.

"Diplomasi akan terus digunakan untuk memperkokoh kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dengan pasar tradisional Indonesia. Langkah terobosan juga akan dilakukan untuk menembus lebih banyak pasar nontradisional," tutur Menlu Retno di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta.

Salah satu contoh pasar nontradisional yang berhasil ditembus Indonesia adalah Afrika, terutama dalam kerja sama di bidang perdagangan barang dan jasa, investasi, serta pembangunan infrastruktur. Hal yang sama juga akan dilakukan dengan kawasan nontradisional lainnya yakni Amerika Latin, Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan negara-negara Kepulauan Pasifik.

Untuk mendorong diplomasi ekonomi Indonesia, pemerintah juga akan memperkuat perundingan perdagangan dan investasi demi memperkokoh akses pasar dalam lima tahun ke depan. Salah satu caranya adalah dengan menyelesaikan sejumlah perundingan seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dan Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) dengan berbagai negara.

Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dapat diperkuat dengan promosi terpadu perdagangan dan investasi, serta mendorong investasi outbound.

Dengan ekspansi BUMN dan sektor swasta Indonesia, disampaikan Retno, sudah waktunya pemerintah mengembangkan kebijakan investasi outbound yang sejalan dengan kepentingan ekonomi nasional.

"Promosi perdagangan dan investasi ke luar negeri akan dilakukan secara sinergis, sejalan dengan perbaikan iklim usaha dan investasi di dalam negeri," jelas Menlu Retno.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan fokus pada sektor di mana Indonesia memiliki nilai tambah dengan mengembangkan ekosistem dan kebijakan yang mendukung perkembangan pengolahan sumber daya manusia.

Diplomasi ekonomi, jelas menlu, akan bekerja untuk mendorong produk unggulan yang berorientasi ekspor serta mendongkrak pembiayaan proyek infrastruktur dan industri strategis ke luar negeri.

"Terlebih lagi, diplomasi ekonomi juga akan mengoptimalkan kepentingan strategis ekonomi Indonesia," tegas mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu.

Salah satu kepentingan strategis nasional yang akan diprioritaskan pemerintah merupakan minyak sawit (CPO).

"Kami akan terus menolak berbagai tindakan diskriminatif yang ditujukan terhadap CPO, karena hal itu bukan hanya merugikan kepentingan nasional, melainkan juga mengancam terpenuhinya kebutuhan mayoritas populasi dunia," ungkap dia.

Masih terkait diplomasi ekonomi, Menlu Retno menyebut bahwa pemerintah akan mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia.

Prioritas kedua polugri Indonesia adalah diplomasi perlindungan. Menlu Retno menegaskan, negara harus terus hadir untuk melindungi WNI di luar negeri.

Dia mencatat dua capaian penting yang berhasil dilakukan selama lima tahun terakhir yakni mengubah pola pikir kepedulian terhadap WNI dan mendirikan sistem perlindungan yang efektif.

"Dua hal tersebut akan terus kami jaga selama lima tahun ke depan sehingga pola pikir kepedulian terhadap WNI dapat diadopsi menjadi budaya kerja permanen," ungkap dia.

Hingga 2024, Kemlu RI akan mengintegrasikan data WNI yang berada dalam Portal Peduli WNI dengan lebih banyak kementerian dan lembaga seperti Kementerian Agama RI serta Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sejauh ini, Kemlu RI sudah mengintegrasikan data dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Direktorat Jendral Imigrasi RI.

"Jika pengintegrasian selesai dilakukan, maka Indonesia akan memiliki one single data WNI di luar negeri. Itu tentu akan mempermudah dan memperkuat sistem perlindungan WNI," kata Retno.

Untuk memajukan diplomasi perlindungan, Kemlu RI akan melakukan perbaikan tata kelola migrasi aman, reguler dan teratur. Indonesia, jelas menlu, akan terus aktif di berbagai forum internasional untuk mengangkat isu migrasi.

"Perbaikan tata kelola tersebut harus dilakukan secara paralel di tingkat domestik, bilateral, kawasan, hingga internasional," ungkap dia.

Selain itu, pemerintah juga akan berinvestasi pada upaya pencegahan yakni penguatan edukasi publik soal perlindungan WNI di luar negeri.

Menlu Retno menilai bahwa masyarakat perlu diberdayakan sebagai komponen utama perlindungan. Penguatan upaya preventif akan mengurangi risiko semakin banyaknya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Diplomasi kedaulatan dan kebangsaan menjadi prioritas ketiga polugri Indonesia 2020-2024. Menlu Retno menyebut, diplomasi mesti digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, salah satunya melalui penyelesaian perjanjian batas-batas negara.

"Selain itu, kerja sama untuk menyebarkan toleransi, kemajemukan, melawan radikalisme dan terorisme juga akan diperkuat," ujar dia. "Diplomasi kedaulatan akan terus didorong, kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar."

Prioritas keempat polugri Indonesia adalah peningkatan kontribusi dan kepemimpinan di kawasan dan dunia. Lima tahun ke depan, Indonesia akan menduduki sejumlah posisi penting di panggung kawasan dan internasional.

Hingga akhir 2020, Indonesia masih akan menjadi anggota tidak tetap (Elected 10/E10) di Dewan Keamanan PBB dan hingga 2022, Indonesia juga akan menjadi anggota Dewan HAM PBB dengan prioritas mendorong pemajuan dan perlindungan HAM.

"Tidak hanya itu, pada 2020 Indonesia akan mengetuai Foreign Policy and Global Health (FPGH), pada 2023 kami akan mengetuai ASEAN dan di tahun yang sama juga menjadi ketua G20," ujar Menlu Retno.

ASEAN, lanjutnya, akan tetap jadi salah satu fokus utama polugri Indonesia.

"Selama lima tahun ke depan, Indonesia ingin memastikan implementasi kerja sama Indo-Pasifik berjalan di level ASEAN," jelas dia.

Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan akan dilanjutkan dengan tujuan memberikan kontribusi konkret bagi penyelesaian masalah.

Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia selalu ingin menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan seperti isu Rakhine State, Afghanistan, Palestina, penyelesaian Code of Conduct (CoC) Laut Cina Selatan, hingga penguatan perlindungan HAM di Asia Tenggara.

"Pelaksanaan polugri dan kontribusi Indo bagi perdamaian dan kemanusiaan akan didukung dengan sumber keuangan melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Indonesian Agency for International Development/Indo AID)," kata Menlu Retno.

Indo AID, yang diluncurkan pada 18 Oktober, disebutnya akan memperkuat profil diplomasi dan memperkokoh peran Indonesia dalam melakukan kerja sama pembangunan internasional.

Selain empat prioritas, terdapat satu prioritas tambahan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian polugri Indonesia, yaitu pembangunan infrastruktur diplomasi yang kuat.

"Untuk itu, Kemlu RI akan terus berupaya mencetak diplomat yang handal dan berkualitas," tutur Menlu Retno.

Beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur diplomasi adalah reformasi diplomasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan teknologi dan transformasi digital.

"Tanpa transformasi digital, diplomasi Indonesia akan tertinggal oleh kemajuan era modern, digitalisasi diplomasi akan meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan polugri Indonesia," kata dia.

Retno menyampaikan paparannya dengan didampingi para dirjen, sementara Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar disampaikannya telah bertolak ke Amerika Serikat.