Anggota parlemen Inggris berupaya rebut kendali Brexit

Pada Selasa (3/9), sejumlah anggota parlemen dari Partai Konservatif dan oposisi mengalahkan pemerintah Inggris pada tahap pertama dari upaya mereka untuk menggagalkan Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit).

Mereka berhasil meraih suara mayoritas dalam pemungutan suara parlemen. Artinya, mereka semakin dekat untuk mengendalikan agenda Brexit dengan mengajukan RUU yang akan menunda tenggat hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.

Pada Rabu (4/9), mereka akan berusaha untuk meloloskan RUU lintas partai yang memaksa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk meminta penundaan Brexit hingga 31 Januari 2020. Penundaan itu hanya akan berlaku jika dia tidak berhasil mengamankan kesepakatan Brexit baru dengan Uni Eropa hingga 19 Oktober.

PM Johnson mengatakan RUU tersebut akan menyerahkan kendali perundingan Brexit ke tangan Uni Eropa dan membawa lebih banyak kebingungan dan penundaan.

Akibatnya, Johnson mengatakan bahwa dia tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan mosi untuk mengadakan pemilu lebih awal pada Oktober.

"Saya tidak ingin menggelar pemilu, tetapi jika anggota parlemen berupaya menghentikan perundingan dan memaksa penundaan tidak berguna untuk Brexit, maka pemilu menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini," kata dia usai pemungutan suara parlemen.

Pemerintah bermaksud untuk mengadakan pemilu pada 15 Oktober, dua hari sebelum KTT Uni Eropa di Brussels, Belgia.

Untuk meloloskan mosi terkait pemilu, Johnson akan membutuhkan suara dari Partai Buruh karena dia perlu dukungan dua pertiga dari 650 anggota parlemen.

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn menegaskan bahwa RUU lintas partai harus disahkan sebelum pemilu diadakan agar benar-benar menyingkirkan opsi no-deal Brexit.

Secara total, sebanyak 21 anggota parlemen dari Partai Konservatif membelot dan bergabung dengan sejumlah partai oposisi untuk menentang pemerintah.

Setelah pemungutan suara selesai, Downing Street mengumumkan para anggota parlemen dari Partai Konservatif yang membelot akan dikeluarkan dari parlemen.

Salah satu anggota partai yang membelot, mantan Kanselir Ken Clarke, mengatakan bahwa dia sudah tidak mengenali partainya lagi.

"PM Johnson memiliki kabinet dengan karakter yang sangat berhaluan kanan yang pernah ada oleh pemerintah Partai Konservatif," kata dia.

Salah satu anggota parlemen, Richard Burgon, mengatakan bahwa prioritas parlemen kini untuk menghentikan no-deal Brexit dengan segala cara.

"Kami ingin menghentikan no-deal Brexit, setelah itu selesai, kami ingin pemilihan umum sesegera mungkin," kata Burgon.

Anggota Partai SNP, Ian Blackford, menyatakan dia senang bahwa anggota parlemen telah mengungkapkan pandangan yang sangat jelas untuk menentang no-deal Brexit.

"Boris Johnson dan pemerintahannya harus menghormati hak anggota parlemen untuk mewakili kepentingan konstituen mereka," ujar dia. (BBC dan Reuters)