Berselisih dengan Jepang, Korsel minta bantuan ASEAN

Korea Selatan dikabarkan berencana meminta bantuan dari mitra regionalnya untuk meyakinkan Jepang membatalkan kebijakan pengetatan kontrol ekspor. 

Dalam serangkaian pertemuan tingkat menteri antara perwakilan Jepang, Korea Selatan dan 10 negara ASEAN yang akan diadakan di Bangkok, Thailand, pada 30 Juli-2 Agustus, Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha akan menekankan pentingnya perdagangan yang bebas dan adil. Demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Kamis lalu.

Jepang memberlakukan batasan baru pada ekspor bahan-bahan berteknologi tinggi yang digunakan dalam industri semikonduktor dan display channel Korea Selatan pada awal bulan ini.

Sementara itu, Seoul meyakini bahwa kebijakan Jepang tersebut adalah pembalasan atas keputusan pengadilan Korea Selatan yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang membayar kompensasi kepada para pekerja paksa semasa perang. 

"Strategi Korea Selatan menekankan pentingnya perdagangan bebas dalam menghadapi pembatasan perdagangan Jepang sangat cocok dengan 'semangat ASEAN', terutama pada saat organisasi itu lebih menggaribawahi prinsip perdagangan bebas karena menderita akibat berlanjutnya sengketa dagang Amerika Serikat-China," ungkap Choi Yonn-jung, seorang peneliti di departemen studi strategi diplomatik di Sejong Institute.

Ketegangan antara Seoul dan Tokyo telah memicu para ekonomi membunyikan alarm soal gangguan di rantai pasokan teknologi global dan dampak negatifnya bagi ekonomi dunia.

Kedua negara telah membawa sengketa dagang ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pekan lalu, namun belum membuah hasil. Para pejabat dan anggota parlemen Korea Selatan dilaporkan juga berkunjung ke Washington dalam upaya untuk menggalang dukungan.

Para pejabat AS dan anggota kongres telah mengungkap keprihatinan mereka tentang kemungkinan dampak sengketa Seoul-Tokyo pada perdagangan global tetapi Washington dinilai ragu-ragu untuk terlibat.

Bong Young-sik dari Yonsei University Institute berpandangan bahwa tidak mungkin anggota ASEAN atau AS akan melakukan intervensi kecuali sengketa dagang mulai berdampak secara langsung terhadap kepentingan ekonomi mereka sendiri.

"Yang penting adalah menangani hasil keputusan pengadilan Korea Selatan tentang kerja paksa," ujar Bong yang menggambarkan itu sebagai penyebab utama dari sengketa dagang.

Dapat dipastikan relasi Seoul dan Tokyo kian terpuruk menyusul rencana Jepang untuk menghapus Korea Selatan dari daftar negara-negara yang menikmati perlakuan istimewa dalam urusan perdagangan atau yang disebut daftar putih. 

Laporan yang dirilis surat kabar Sankei menyebutkan bahwa Presiden Moon Jae-in dan PM Shinzo Abe tidak akan bertemu selama Sidang Umum PBB pada September mendatang.

"PM Abe tidak akan mengadakan pembicaraan dengan Moon kecuali Seoul mengambil langkah-langkah konstruktif atas pekerja paksa era Dunia II dan sejumlah isu lainnya," ungkap surat kabar Jepang itu.

Dalam artikelnya, Sankei menulis pula bahwa PM Abe akan melewatkan kesempatan untuk bertatap muka dengan Presiden Moon di KTT ASEAN pada Oktober dan KTT APEC pada November dengan alasan yang sama.

Keputusan oleh pengadilan Korea Selatan dianggap Jepang melanggar hukum internasional karena bagi mereka persoalan kompensasi telah diselesaikan berdasarkan perjanjian 1965.

PM Abe dan Presiden Moon dikabarkan juga tidak bertemu di sela-sela KTT G20 di Osaka pada Juni lalu.

Korean Air tangguhkan rute Busan-Sapporo

Korean Air Lines akan menangguhkan penerbangan rute Busan-Sapporo per 3 September menyusul menurunnya permintaan di tengah pertikaian kedua negara.

Menurut salah seorang juru bicaranya, maskapai top Korea Selatan itu tengah mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah penerbangan antara kedua negara atau beralih ke pesawat yang lebih kecil mulai pertengahan Agustus. (South China Morning Post dan Reuters)