Bolivia nyaris sepakat soal audit pemilu

Pada Minggu (27/10), pemerintah Bolivia mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan, pihaknya merencanakan untuk menyetujui kesepakatan dengan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) untuk mengaudit hasil pemungutan suara pilpres yang kontroversial.

Petahana, Evo Morales, memenangi pilpres pada pekan lalu tetapi dihujani tuduhan melakukan kecurangan dalam proses penghitungan suara.

Amerika Serikat menyuarakan kekhawatirannya terkait pilpres yang memberi Morales masa jabatan keempatnya.

"Dunia meminta lembaga dan pemimpin di Bolivia untuk memastikan bahwa suara rakyat dihormati," kata Menteri Luar Negara AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan pada Minggu.

Sementara itu, saingan utama Morales, Carlos Mesa, menyerukan pemogokan di Ibu Kota La Paz pada Senin (28/10) sebagai bentuk protes.

Wakil Menteri Perdagangan Bolivia Benjamin Blanco pada Minggu menuturkan bahwa kesepakatan dengan OAS mengenai ketentuan-ketentuan audit, termasuk pemilihan kepala auditor, sedang dinegosiasikan dan harus difinalisasi pekan ini.

Ditanya apakah pemerintah akan setuju untuk mengakui temuan audit nanti, Blanco mengatakan kesepakatan apa pun tidak dapat menentang apa yang sudah ditetapkan dalam UU Bolivia.

Sedangkan Morales menegaskan, dia akan menggelar pemungutan suara putaran kedua jika audit OAS menemukan adanya bukti kecurangan.

Brasil, mitra dagang terbesar Bolivia, mengatakan tidak akan mengakui kemenangan Morales sampai audit selesai. OAS menuturkan, hasil penghitungan suara tidak dapat dianggap sah sebelum hasil audit dipublikasikan, mengingat adanya keraguan terkait keadilan dan transparansi proses penghitungan suara.

Morales telah berulang kali membantah tuduhan oposisi yang menyatakan bahwa dirinya meminta Mahkamah Pemilu (TSE) untuk mendongkrak perolehan suaranya demi memenangi pilpres pada Minggu (20/10).

Mesa menyerukan adanya penipuan besar-besaran. Aksi mogok yang dia inisiasi akan meningkatkan gelombang protes yang telah melanda kota-kota besar di Bolivia sejak pekan lalu. Dia mengklaim, pemerintah berusaha untuk membungkam suara rakyat.

"Kami tidak dapat membiarkan otoritarianisme yang semakin berubah menjadi diktatorial yang merampas hak-hak rakyat," kata Mesa dalam sebuah video yang dia unggah di Twitter pada Minggu.

Tuduhan terjadinya penipuan datang setelah TSE tiba-tiba menghentikan publikasi hasil penghitungan suara. Meski begitu, mereka membantah adanya kecurangan dalam proses tersebut.

Pada Minggu, hasil 84% suara dihitung menunjukkan bahwa Morales kemungkinan dapat menuju pemungutan suara putaran kedua dengan Mesa. Namun, setelah proses penghitungan ditangguhkan selama hampir 24 jam, TSE mengumumkan bahwa Morales meraih kemenangan dengan selisih besar yang memastikan tidak perlu ada putaran kedua.

Penghitungan terakhir, yang mengikat secara hukum, menyatakan bahwa Morales meraih 47,08% suara dan 35,51% untuk Mesa.

Pengunjuk rasa mengatakan Morales telah mengisi TSE dan pengadilan setempat dengan para pendukungnya. Mereka menyebut, sang petahana telah menjadi otoriter setelah hampir 14 tahun menjabat. 

Sumber : Reuters