KBRI dikepung massa antikudeta Myanmar terkait pemilu, Kemlu RI membantah

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa posisi Indonesia terkait kudeta militer di Myanmar tidak berubah dan masih sama sejak awal terjadinya perkembangan politik di negara tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah setelah munculnya laporan mengenai dukungan Indonesia terhadap pemilu baru pascakudeta di Myanmar.

Laporan yang diterbitkan Reuters tersebut menimbulkan kecaman dari masyarakat Myanmar. Akibatnya, sejak Selasa (23/2) siang, KBRI Yangon dikepung oleh pengunjuk rasa antikudeta.

"Yang ingin kami tegaskan kembali bahwa posisi Indonesia tidak berubah," tutur Faizasyah dalam pengarahan media secara virtual.

Dia menjelaskan, sedari awal adanya perkembangan politik di Myanmar, Indonesia sudah mengeluarkan pernyataan yang sangat jelas, bahwa Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar. Bahkan Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung.

Indonesia, lanjutnya, juga menggarisbawahi bahwa perselisihan terkait hasil pemilu Myanmar pada November 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Selain itu, Indonesia mendesak seluruh pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan, sehingga tidak memperburuk situasi di dalam negeri.

"Jadi yang ingin kami tekankan, setelah kami mengeluarkan pernyataan setelah terjadinya perkembangan politik di Myanmar, posisi nasional Indonesia tidak berubah. Tidak ada perubahan atau pergeseran posisi apa pun," tegas Faizasyah.

Posisi Indonesia, lanjutnya, dipertegas setelah Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Kedua pemimpin menugaskan menteri luar negeri masing-masing untuk mengadakan pertemuan khusus Menlu ASEAN demi membahas isu Myanmar.

"Untuk itu, Menlu RI Retno Marsudi melakukan kunjungan dan konsultasi terus dengan Ketua ASEAN, Brunei Darussalam, untuk mengumpulkan pandangan dari para mitranya," jelasnya.

Menurut Faizasyah, proses konsultasi dan komunikasi antara para Menlu ASEAN masih terus berjalan hingga kini.

"Dengan demikian, terlalu dini apabila dalam artikel tersebut menyatakan sudah ada rencana aksi yang salah satunya menyebutkan seakan-akan mendukung adanya proses pemilu baru di Myanmar," sambungnya.

Dia menegaskan bahwa itu sama sekali bukan posisi Indonesia.

"Indonesia menekankan bagaimana mencari solusi secara damai di Myanmar yang bersifat proses politik demokrasi yang inklusif dan melibatkan semua pihak," jelas Faizasyah.