Demo terus berlanjut, Belarus izinkan polisi gunakan senjata tempur

Polisi Belarusia akan diizinkan untuk menggunakan senjata tempur di jalanan jika diperlukan, kata Kementerian Dalam Negeri pada Senin (12/10). Hal itu setelah pasukan keamanan kembali bentrok dengan pengunjuk rasa yang ingin Presiden Alexander Lukashenko mundur setelah pemilihan 9 Agustus.

"Fasis," teriak para pengunjuk rasa dalam kebuntuan yang tegang dengan personel pasukan keamanan, yang mengenakan balaclavas dan kemudian ditanggapi dengan pistol suar dan semprotan tak dikenal, menurut klip video yang beredar di media sosial.

Suara ledakan bisa terdengar saat gumpalan asap abu-abu memenuhi udara di tempat kejadian. Tidak ada laporan langsung tentang cedera atau penangkapan.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri kemudian mengonfirmasikan bahwa polisi telah menggunakan pistol suar dan gas air mata untuk membubarkan unjuk rasa yang tidak sah.

"Protes, yang sebagian besar bergeser ke Minsk, telah menjadi terorganisir dan sangat radikal," kata Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan.

“Dalam hal ini, pegawai Kementerian Dalam Negeri dan pasukan internal tidak akan meninggalkan jalan-jalan dan jika perlu akan menggunakan peralatan khusus dan senjata militer,” lanjutnya.

Puluhan ribu warga Belarusia berdemonstrasi setiap akhir pekan sejak pemilu, di mana Lukashenko dinyatakan sebagai pemenang. Lawannya mengatakan pemungutan suara itu dicurangi, tuduhan yang dibantah oleh Lukashenko, yang telah berkuasa selama 26 tahun dan kini telah beralih ke Rusia untuk mendapatkan dukungan finansial dan lainnya untuk mempertahankan kekuasaan.

Bentrokan Senin (12/10) terjadi setelah ribuan orang ikut serta dalam "pawai pensiunan" di ibu kota Minsk. Para pengunjuk rasa meneriakkan "Pergi" dan mengibarkan bendera putih bergaris merah, simbol oposisi Belarusia.

Pada Minggu (11/10), 713 orang ditahan karena ikut serta dalam protes massal. Pasukan keamanan menggunakan meriam air dan tongkat untuk membubarkan massa yang menuntut pemilihan presiden baru.

Menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin (12/10) sepakat untuk memberikan sanksi kepada Lukashenko dan pejabat senior lainnya atas apa yang mereka katakan sebagai pemilihan yang curang dan memperburuk kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa.

 

Sumber : Reuters