Indonesia prihatin terhadap meningkatnya kekerasan di Myanmar

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menghadiri pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN secara virtual pada Selasa (2/3) untuk membahas perkembangan situasi di Myanmar.

Dalam pertemuan yang dikepalai Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN itu, Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap kekerasan di Myanmar.

"Indonesia sangat prihatin melihat meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah memakan korban," jelas Menlu Retno dalam pengarahan media usai pertemuan tersebut.

Dia merujuk pada tindakan keras polisi Myanmar, yang menurut Kantor HAM PBB, menggunakan peluru tajam, granat kejut, gas air mata, dan peluru karet terhadap pedemo antikudeta militer.

Tindakan keras otoritas keamanan dilaporkan menyebabkan 18 pengunjuk rasa meninggal pada Minggu (28/2).

"Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena meningkatnya jatuhnya korban warga sipil yang kehilangan nyawa dan mengalami luka-luka," ungkap Retno.

Dirinya menambahkan, situasi juga mengkhawatirkan karena masih terus terjadi penangkapan terhadap warga sipil.

"Situasi ini dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Menlu Retno menuturkan, situasi tersebut dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan jika tidak segera diselesaikan.

Dalam pertemuan khusus tersebut, Menlu Retno juga menekankan bahwa Indonesia memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar.

"Oleh karena itu, Indonesia mendesak otoritas keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan," sebutnya.

Indonesia, lanjutnya, pun menyerukan akses kemanusiaan bagi semua orang yang memerlukannya, termasuk para tahanan politik.

Menurutnya, ASEAN dapat memainkan peran dalam membantu keperluan kemanusiaan.

Agenda pertemuan pada Selasa membahas perkembangan situasi di Myanmar pascakudeta militer pada 1 Februari.

Militer Myanmar, atau yang biasa disebut Tatmadaw, telah menahan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, beserta sejumlah petinggi pemerintahan sipil lainnya.

Dalam pertemuan di Jakarta pada 5 Februari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, menilai, ASEAN harus bertemu guna membahas situasi di Myanmar dan apa yang mencari solusi untuk membantu mengatasinya.