Inggris desak militer Myanmar hentikan penindasan

Inggris pada Kamis (4/3) mendesak militer Myanmar untuk segera mengakhiri penindasan terhadap warga sipil di negara tersebut.

Perdana Menteri Boris Johnson menyatakan terkejut dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar dan pembunuhan para pengunjuk rasa prodemokrasi.

Pernyataan Johnson muncul setelah puluhan orang tewas di Myanmar selama protes antikudeta militer.

"Kami mendukung rakyat Myanmar dalam menyerukan diakhirinya segera penindasan militer, pembebasan Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya, serta pemulihan demokrasi," kata PM Johnson.

Lebih dari 50 orang tewas dalam protes di Myanmar sejak 1 Februari, ketika junta mengambil alih kekuasaan.

Menurut data PBB, dari 54 kasus yang dilaporkan, setidaknya 30 orang tewas di Yangon, Mandalay, Sagaing, Magway, dan Mon oleh pasukan keamanan pada Rabu (3/3).

Inggris telah memberikan sanksi kepada sejumlah jenderal dari tentara Myanmar karena peran mereka dalam kudeta tersebut.

Kudeta terjadi beberapa jam sebelum parlemen baru negara itu akan bersidang setelah pemilihan November di mana Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin oleh Suu Kyi, memperoleh kemenangan besar.

Militer mengklaim telah melancarkan kudeta karena terjadi kecurangan dalam pemilu yang mengakibatkan dominasi NLD.

Tak lama setelah kudeta 1 Februari, junta mengumumkan darurat militer yang memberlakukan jam malam dan menerapkan larangan pertemuan lima orang atau lebih.

Namun, junta militer gagal meredam protes rakyat dan kampanye pembangkangan sipil yang diprakarsai oleh pejabat pemerintah yang menentang kekuasaan militer.

Sumber : Anadolu Agency