Korsel protes rencana Jepang menghapusnya dari daftar putih

Korea Selatan pada Rabu (24/7) memprotes rencana Jepang untuk menghapusnya dari daftar negara-negara yang dibebaskan dari pembatasan perdagangan.

Rencana Tokyo merevisi UU untuk mengeluarkan Korea Selatan dari apa yang disebutnya daftar putih tersebut muncul di tengah pertikaiannya dengan Seoul terkait kompensasi kerja paksa semasa perang. Bulan ini, Jepang telah memperketat pembatasan ekspor bahan-bahan berteknologi tinggi ke Korea Selatan yang digunakan untuk membuat chip memori dan panel display. 

Kementerian Perindustrian Korea Selatan dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa penghapusan Korea Selatan dalam daftar putih Jepang akan menjadi persoalan yang sangat serius yang akan merusak kemitraan ekonomi dan keamanan mereka.

Seoul meminta Tokyo untuk membatalkan rencana tersebut, upaya untuk meredam kekhawatiran atas gangguan yang lebih luas dari rantai pasokan global yang melibatkan produsen chip dan layar dari Korea Selatan.

"Ini adalah persoalan yang sangat serius yang mengguncang fondasi kemitraan ekonomi Korea Selatan-Jepang dan kerja sama keamanan Asia Timur Laut yang telah dipertahankan dan dikembangkan selama lebih dari 60 tahun," ungkap Menteri Perindustrian Korea Selatan Sung Yoon-mo. "Penghapusan Korea Selatan dari daftar putih bertentangan dengan norma-norma internasional dan kami khawatir tentang dampak negatif yang serius pada rantai nilai global dan perdagangan bebas."

Jepang dijadwalkan akan memutuskan revisi setelah menyaring opini publik. Bagaimanapun, Menteri Perdagangan Jepang Hiroshige Seko mengatakan, pihaknya akan terus maju dengan rencana penghapusan Korea Selatan dari daftar putih. 

Hiroshige menekankan bahwa setiap negara dapat membuat keputusan sendiri mengenai daftar putih.

Kantor berita NHK melaporkan bahwa sejumlah besar opini telah masuk dan mayoritas mendukung penghapusan tersebut.

"Pemerintah tengah mengupayakan penerapan perubahan secepatnya bulan depan," lapor NHK.

Kompensasi kerja paksa 

Jepang menyatakan bahwa kepercayaannya terhadap Seoul terkikis setelah pengadilan Korea Selatan tahun lalu memutuskan bahwa perusahaan Jepang harus membayar kompensasi kepada warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik Jepang selama pendudukan negara itu di Semenanjung Korea pada 1910-1945.

Bagi Tokyo, persoalan kompensasi ini telah selesai di bawah perjanjian 1965. Putusan pengadilan Korea Selatan diklaim melanggar hukum internasional.

Salah seorang juru bicara pemerintah Jepang mengatakan pada Rabu bahwa hubungan dengan Korea Selatan dalam kondisi yang sangat parah.

Sekelompok perusahaan teknologi AS, termasuk Apple, telah melayangkan surat terbuka pada Selasa (23/7) ke Jepang dan Korea Selatan yang menyerukan agar perselisihan di antara mereka diselesaikan dengan cepat.

"Perubahan yang tidak transparan dan sepihak dalam kebijakan kontrol ekspor dapat menyebabkan gangguan rantai pasokan, keterlambatan pengiriman dan akhirnya memberi bahaya jangka panjang bagi perusahaan yang beroperasi di dalam dan luar perbatasan Anda serta para pekerjanya," demikian bunyi surat bersama tersebut.

Apple adalah pelanggan utama raksasa memori Korea Selatan, Samsung Elec dan SK Hynix.

Korea Selatan telah meningkatkan upaya diplomatik demi membuat Jepang batal melangkah lebih jauh dengan meminta bantuan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha dilaporkan mendiskusikan isu ini dengan penasihat keamanan nasional AS John Bolton di Seoul pada Rabu. Keduanya sepakat untuk melanjutkan pembahasan tentang peran AS.

Selama bertahun-tahun, AS mengandalkan persekutuannya dengan Jepang dan Korea Selatan untuk membela kekhawatiran mereka bersama: Korea Utara. Situasi kini telah berubah, di mana sepanjang tahun lalu, Donald Trump telah menempuh jalur diplomasi untuk mengurai perselisihan dengan Korea Utara.

Sumber : Reuters