logo alinea.id logo alinea.id

Menlu Retno paparkan 4 cara manfaatkan diplomasi digital

Salah satunya, menurut Menlu, diplomasi digital digunakan untuk menyebarkan pesan perdamaian.

Valerie Dante
Valerie Dante Selasa, 10 Sep 2019 13:35 WIB
Menlu Retno paparkan 4 cara manfaatkan diplomasi digital

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa pemanfaatan perkembangan digital dapat membedakan mana yang cepat dan yang lambat. Hal itu disampaikan dalam pembukaan Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD) di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/9).

"Ketidakmampuan untuk mengikuti lompatan teknologi dapat membuat kita usang. Ini juga berlaku untuk diplomasi," tutur dia.

Dia menyatakan bahwa kegagalan untuk beradaptasi dengan transformasi digital dapat membuat diplomasi menjadi tidak relevan atau bahkan menjadi sumber konflik.

"Itulah sebabnya, sekarang merupakan masa dari diplomasi digital. Diplomasi menjadi alat kebijakan luar negeri yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi," ungkap Menlu Retno.

Senada dengan Menlu Retno, delegasi utusan Perdana Menteri Kamboja, Chhem Kieth Rethy, mengatakan bahwa kekuatan teknologi baru telah mengubah cara merancang dan memonitor kebijakan luar negeri.

"Teknologi membawa tantangan bagi praktik diplomasi. Mudah-mudahan itu juga dapat mendorong peningkatan kerja sama regional terkait diplomasi digital," kata dia.

Menurutnya, negara-negara perlu menemukan cara untuk beradaptasi dan mengadopsi peluang teknologi yang ditawarkan.

Diplomasi digital, lanjut Menlu Retno, dapat melahirkan banyak peluang. Menlu Retno memaparkan empat cara untuk memanfaatkan sejumlah peluang dan mengatasi tantangan dari diplomasi digital.

Sponsored

Pertama, diplomasi digital digunakan untuk menyebarkan pesan perdamaian.

"Internet dan teknologi baru harus digunakan untuk melawan ancaman yang tumbuh dari ekstremisme dan ujaran kebencian," kata dia.

Area itu, jelas menlu, perlu dieksploarasi oleh komunitas internasional menggunakan diplomasi untuk memastikan bahwa media sosial dan platform online dapat melawan ekstremisme dan terorisme.

Menurut Menlu Retno, negara perlu melibatkan raksasa teknologi seperti Facebook, Google, Instagram dan Twitter, untuk menyebarkan pesan damai dan toleransi serta melawan ideologi ekstremisme yang ada di platform mereka.

"Industri teknologi dapat memberikan medium bagi para pemimpin dunia, pemimpin agama dan pemimpin komunitas untuk menyebarkan pesan toleransi dan perdamaian," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Marzuki Yahya menilai bahwa harus ada upaya bersama untuk mengatur media sosial.

Menurutnya, ada kebutuhan akan kolaborasi internasional untuk mengatasi ancaman terorisme dan ekstremisme menggunakan tata kelola media sosial yang efektif.

"Ini perlu dilakukan terutama di masa ketika terorisme dan ekstremisme disebarkan luas melalui media sosial," ungkap dia.

Cara kedua merupakan upaya menggunakan diplomasi digital sebagai alat untuk mendorong kerja sama ekonomi.

Menlu Retno menjelaskan bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap meningkatnya ketimpangan ekonomi global, dampak Revolusi Industri 4.0, serta perang dagang antara Amerika Serikat-China yang masih berlanjut.

Diplomasi menjadi salah satu cara untuk menghadapi tantangan tersebut.

"Kita harus dapat memastikan bahwa teknologi digital digunakan untuk mengubah ekonomi dan memberdayakan manusia," ujarnya. "Diplomasi digital harus dapat menjembatani kolaborasi ekonomi dan mendukung keterbukaan dalam perekonomian."

Mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu menekankan bahwa sektor digital akan menjadi kekuatan ekonomi masa depan.

"Penjualan e-commerce global pada 2022 diproyeksikan mencapai US$6,5 triliun, itu jelas menunjukkan bahwa sektor digital akan menjadi kekuatan ekonomi," jelas dia.

Ketiga, diplomasi digital dimanfaatkan sebagai alat untuk melindungi warga negara. Kementerian Luar Negeri RI, jelasnya, memiliki Portal Peduli WNI dan aplikasi Safe Travel untuk WNI yang berada di luar negeri.

"Kedua infrastruktur teknologi itu diciptakan untuk menyediakan akses informasi dan meningkatkan layanan kepada WNI," kata Menlu Retno.

Keempat, Menlu Retno menyebut bahwa diplomasi digital dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong perkembangan masyarakat. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah semakin terlihatnya kesenjangan antara mereka yang kaya informasi dan yang miskin informasi.

Jika tidak ditangani dengan baik, menurut Menlu Retno, itu dapat menyebabkan perpecahan sosial dalam masyarakat.

"Tugas kita sekarang adalah untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan tidak ada yang tertinggal di belakang. Kita harus menyediakan akses internet kepada semua warga negara melalui infrastruktur dan dukungan finansial," ungkap dia.

Hasil akhir RCDD

Menlu Retno menjelaskan bahwa RCDD dihadiri oleh 10 negara ASEAN dan enam negara lainnya yakni Australia, China, Jepang, Korea Selatan, India dan Selandia Baru.

Pada Selasa, menlu mengatakan akan ada tiga kerja sama yang disepakati sebagai capaian konkret RCDD. Yang pertama merupakan inisiasi pembentukan "Regional Network on Digital Diplomacy".

"Ini merupakan platform bersama negara di kawasan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait diplomasi digital," tambah dia.

Hasil akhir kedua merupakan "Jakarta Message on Regional Conference on Digital Diplomacy" yang memuat komitmen negara peserta untuk meningkatkan kerja sama diplomasi digital dan memanfaatkannya dalam membangun dunia yang inklusif.

Selain itu, hasil akhir ketiga merupakan kerja sama Kemlu RI dengan sejumlah mitra berupa perusahaan teknologi untuk membentuk aplikasi pemantauan berita dan informasi dari perwakilan Indonesia serta pengembangan program pembangunan kapasitas demi menghasilkan diplomat yang melek teknologi.

"Kemlu RI juga bekerja sama dengan Kemlu Australia untuk mengatur alur pertukaran informasi dan melakukan pelatihan terkait diplomasi digital," jelas Menlu Retno.

Upaya Indonesia, lanjutnya, tidak akan berhenti di sini. Tahun depan, Kemlu RI berencana untuk menggelar konferensi diplomasi digital bertaraf internasional dengan hasil konkret yang lebih besar.