Menlu RI akan hadiri Sidang Dewan HAM PBB di Swiss

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan menghadiri sidang ke-40 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang akan berlangsung pada 25 hingga 28 Februari di Jenewa, Swiss.

Pertemuan ini tidak hanya dihadiri oleh pejabat tingkat menteri, tetapi juga kepala pemerintahan.

"Selain menghadiri sidang Dewan HAM PBB, menlu juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kampanye pencalonan keanggotaan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan pada November 2019," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir atau yang akrab disapa Tata dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (21/2).

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu Achsanul Habib menyatakan bahwa Indonesia telah mulai berkampanye sejak awal Februari 2019. Sejauh ini, Indonesia akan maju untuk memperebutkan salah satu kursi untuk mewakili Asia Pasifik. Posisi yang juga diperebutkan oleh Jepang, China, Korea Selatan, Iran, dan Kepulauan Marshal.

"Kita akan bersaing dengan negara-negara tersebut dan tentunya kami optimis, mengingat reputasi dan rekam jejak kita yang baik di Dewan HAM. Tentu, kami juga mengharapkan dukungan dari negara-negara sahabat," ungkap Habib dalam kesempatan yang sama.

Habib meyakini dukungan untuk keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB juga akan datang dari mayoritas negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta dari para negara anggota ASEAN.

"Bahkan Uni Eropa sejauh ini punya pandangan positif tentang peran dan aktivitas Indonesia, sehingga saya yakin dukungan untuk keanggotaan akan terus datang," lanjutnya.

Kehadiran Menlu Retno di sidang Dewan HAM PBB juga dimanfaatkan untuk melakukan setidaknya 15 pertemuan bilateral dengan sejumlah negara yang diwakilkan oleh menlu masing-masing negara. Tatap muka itu akan membahas sejumlah isu internasional serta hubungan bilateral kedua negara.

Habib mengungkapkan, keikutsertaan menlu di sidang tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM, baik di dalam negeri, di kawasan, maupun secara internasional.

"Selain membahas isu regional dan nasional, di sidang Dewan HAM nanti kita akan membahas persoalan Palestina, Myanmar, isu hak sipil, serta hak kelompok rentan termasuk kelompok perempuan, anak, dan kaum difabel," kata Habib.

Dari Jenewa ke Abu Dhabi

Dari Jenewa, Menlu Retno akan bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Menteri OKI (KTM OKI) pada 1-2 Maret.

KTM ke-46 tersebut mengangkat tema "Fifty Years of Islamic Cooperation: Road Maps for Prosperity and Development".

"Pertemuan KTM akan menghasilkan satu deklarasi yang memberikan komitmen politis negara-negara anggota OKI untuk isu-isu yang berkaitan dengan tema pertemuan," ungkap Tata.

Selain deklarasi, KTM OKI juga akan mengesahkan 130 resolusi yang meliputi kerja sama keuangan, politik, dan bantuan bagi Palestina.

Dalam KTM ini, Indonesia menyoroti kerja sama antara negara anggota OKI di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, Indonesia mendorong dukungan OKI bagi kerja sama Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM).

Kampanye untuk menggalang dukungan bagi keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB pun akan berlangsung di Abu Dhabi.

"Tentu kita juga akan menggunakan kesempatan KTM OKI ini untuk menggalang dukungan pada keanggotaan Indonesia, kita harapkan negara anggota OKI dapat menyokong kita untuk menjadi wakil Asia Pasifik," kata dia.