Menlu RI akan pimpin sidang DK PBB terkait Timur Tengah

Koordinator Satgas Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Kementerian Luar Negeri RI Hari Prabowo menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan memimpin sidang mengenai perkembangan isu di Timur Tengah.

Sidang DK PBB yang berlangsung pada 22 Mei itu membahas mengenai kondisi terkini isu perdamaian di sejumlah negara Timur Tengah, seperti Palestina, Suriah, dan Yaman.

"Menlu Retno yang akan memimpin sidang ini menunjukkan betapa tingginya atensi Indonesia bagi isu perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina," tutur Bowo dalam pengarahan media di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (16/5).

Sidang tersebut akan dihadiri oleh ke-15 anggota DK PBB beserta sejumlah negara Timur Tengah. Sidang akan mengulas laporan mengenai proses perdamaian dari Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov.

"Selain laporan itu, akan dibahas juga laporan badan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA)," lanjutnya.

Bowo menyampaikan, para anggota DK PBB juga akan mendiskusikan kondisi kemanusiaan di wilayah pendudukan Palestina, kondisi wilayah konflik di Timur Tengah lainnya, serta aksi nyata apa yang dapat dilakukan DK PBB untuk mengatasi persoalan yang ada.

"DK PBB juga akan membahas mengenai pentingnya mendorong proses perdamaian yang kredibel dan didasarkan pada parameter internasional," jelasnya. 

Kemudian pada 23 Mei, Menlu Retno juga akan memimpin debat terbuka DK PBB bertema "Protection of Civilians in Armed Conflict". "Penyelenggaraan debat terbuka ini sesuai dengan tema besar keketuaan Indonesia di DK PBB yakni 'Investing in Peace'," jelas Bowo.

Topik debat terbuka itu, jelasnya, akan menyangkut peranan DK PBB untuk memastikan penduduk sipil tetap terlindungi di negara yang sedang mengalami konflik bersenjata.

Bowo menambahkan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan berpartisipasi dalam debat tersebut sebagai salah satu narasumber.

Selain Sekjen PBB, ada dua narasumber lain yakni Presiden International Committee of the Red Cross (ICRC) Pieter Maurer dan Direktur Eksekutif Center for Civilians in Conflict (CIVIC) Federico Borello.