Menlu RI dukung penguatan prinsip multilateral di DK PBB

Dalam pertemuan "Alliance for Multilateralism" di markas Dewan Keamanan PBB (DK PBB), New York, Amerika Serikat, pada Selasa (2/4), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kerja sama global.

"Indonesia sangat khawatir dengan kondisi saat ini, yang diwarnai dengan rendahnya penghormatan terhadap multilateralisme atau bahkan merebaknya aksi unilateral di berbagai bidang," tutur Menlu Retno seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Alinea.id pada Kamis (4/4).

Oleh karena itu, Menlu RI menekankan arti penting multilateralisme dalam hubungan antarnegara.

"Multilateralisme memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, terlepas dari perbedaan ukuran geografis atau status ekonomi. Multilateralisme mendorong tumbuhnya rasa saling menghormati," tegas mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu.

Menlu Retno menyatakan bahwa penegakan prinsip-prinsip multilateralisme berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional yang berlaku merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri Indonesia.

Dalam semangat multilateralisme pula menlu kembali menyatakan dukungan Indonesia bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Isu Palestina menjadi uji coba dari kesungguhan masyarakat internasional memenuhi komitmennya terhadap multilateralisme," kata dia. "Indonesia akan selalu menjadi salah satu pihak yang berdiri paling depan untuk melindungi dan mempromosikan multilateralisme. Karena multilateralisme adalah bagian dari kita dan multilateralisme adalah kita."

"Alliance for Multilateralism" merupakan forum DK PBB yang bertujuan untuk membahas dan memajukan upaya-upaya kolektif serta kerja sama internasional dalam mempertahankan dan menguatkan prinsip-prinsip multilateral. 

Ide pertemuan itu lahir karena adanya keprihatinan sejumlah negara akan semakin maraknya tendensi unilateralisme beberapa pihak di tengah berbagai tantangan global yang semakin dinamis.

Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Jerman dan Menteri Luar Negeri Prancis dalam konteks keketuaan bersama Jerman-Prancis di DK PBB. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut menteri dan pejabat tinggi dari Kanada, Jepang, Inggris, Australia, Meksiko, Argentina, India, Norwegia, Chile, Tunisia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Ethiopia, dan Nigeria.