Menlu RI: Hak Palestina untuk jadi anggota penuh PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa merupakan hak alami dan hak hukum Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Menlu Retno menyampaikan, walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.

"Saya sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini, untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina," demikian disampaikan Menlu Retno dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai Situasi di Timur Tengah, di New York pada Selasa (22/1) seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Alinea.id.

Dalam konteks ini, Menlu Retno menekankan bahwa isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB. 

"Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB," tegas Menlu Retno.

Menlu Retno memaparkan tiga poin yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong penyelesaian konfik antara Palestina dan Israel. 

Pertama, pentingnya semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait serta tidak mengambil langkah-langkah provokatif. Menlu RI menekankan berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan. Menlu RI juga menegaskan agar pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel segera dihentikan. 

"Pembangunan pemukiman ilegal secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan," ujar mantan Dubes RI untuk Belanda tersebut.

Poin kedua yang disoroti Menlu Retno terkait pentingnya suatu proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi. Dalam hal ini, Menlu Retno menegaskan pentingnya proses perdamaian mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan yang mendapat dukungan mekanisme multilateral. 

Menlu Retno mengungkapkan keprihatinan soal adanya upaya saat ini untuk keluar dari prinsip Solusi Dua Negara. "Indonesia menegaskan Two-State Solution merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel."

Ketiga, perhatian Menlu Retno tertuju pada krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Indonesia sangat prihatin terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi Palestina, khususnya di Gaza. 

Menlu Retno menyatakan, blokade Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama 11 tahun dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan harus segera dihentikan. Dalam kaitan ini, Menlu RI mengapresiasi negara-negara anggota PBB yang telah mendukung UNRWA untuk mengatasi defisit keuangan yang dialaminya, dan membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza.  

"Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina," papar Menlu RI.

Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman. Menyoroti kedua konflik tersebut, Menlu Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif. Selain juga menekankan pentingnya peningkatan peran PBB dalam memfasilitasi upaya rekonsiliasi nasional di kedua negara tersebut.

Dalam pertemuan DK PBB perdana yang dihadirinya sejak Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK pada 1 Januari 2019, Menlu Retno mengakhiri pernyataannya dengan mendorong semua pihak untuk menahan diri dari tindakan kekerasan dan terus bekerja untuk memajukan proses perdamaian dan menghidupkan kembali semangat multilateralisme.