No-deal Brexit mengancam keamanan Inggris

Brexit tanpa kesepakatan atau no-deal Brexit dinilai berpotensi merusak kekuatan polisi untuk menahan tersangka asing dan menjadikan buron asal Inggris di Eropa berada di luar jangkauan hukum.

Wakil Asisten Komisioner Kepolisian Metropolitan Richard Martin memimpin persiapan polisi nasional untuk mengatasi hilangnya sejumlah tindakan penting untuk memerangi kejahatan jika terjadi no-deal Brexit.

"Kriminal adalah pengusaha kejahatan ... jika ada celah untuk mengeksploitasinya, saya yakin beberapa di antara mereka akan melakukannya," tutur Martin.

Dalam skenario no-deal, kepolisian Inggris akan kehilangan akses ke berbagai perangkat penunjang keamanan di seluruh Eropa.

Salah satunya merupakan basis data Schengen Information System (SIS-2) yang memuat data pelanggaran pidana, buron, dan surat perintah penangkapan Eropa (EAW), yang mempercepat ekstradisi serta memungkinkan petugas kepolisian menahan tersangka yang berada di luar negeri.

Martin mengatakan hilangnya kekuasaan sebesar itu berarti polisi tidak dapat menahan tersangka warga negara asing, bahkan jika mereka berada di Inggris atau jika Interpol mengeluarkan pemberitahuan internasional untuk penangkapan mereka.

"Kami tidak bisa menangkap orang itu meski dia berada di hadapan kami. Sementara dengan EAW, kami bisa melakukannya secara instan," lanjutnya. "(Tanpa EAW) petugas polisi harus pergi ke pengadilan untuk mendapatkan surat perintah berdasarkan konvensi ekstradisi tahun 1957."

Pemeriksaan di bawah sistem dapat memakan waktu hingga 66 hari. Sedangkan jika polisi Inggris tidak mendapatkan informasi terkait buron itu secara segera, Martin mengatakan sangat mungkin bahwa tersangka dapat melarikan diri.

Menurut ketentuan perjanjian yang dibuat oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May tahun lalu, Inggris dan Uni Eropa berkomitmen untuk membangun kemitraan yang luas dan mendalam di seluruh bidang penegakan hukum, peradilan pidana, dan keamanan.

Dalam skenario no-deal, badan keamanan Inggris terancam dikeluarkan dari sistem pertukaran data seperti catatan kriminal, peringatan terhadap buron, DNA, sidik jari, dan informasi penumpang pesawat. 

Inggris harus bertolak ke konvensi alternatif, perangkat kepolisian internasional, serta saluran bilateral untuk memungkinkan ekstradisi, melacak orang hilang, dan berbagi informasi intelijen.

Perwira Inggris dapat kehilangan akses dari sejumlah perangkat pan-Eropa yang telah digunakan selama lebih dari satu dekade. Mereka menggunakan basis data SIS-2 sebanyak 539 juta kali tahun lalu.

"Jika kita keluar dari Uni Eropa secara no-deal, akses itu akan langsung diputus," ujar Martin.

Sekitar 17% dari orang yang dibawa ke tahanan polisi di Inggris adalah warga negara asing, jumlah ini meningkat menjadi 27% di London sendiri.

Martin mengungkap, no deal-Brexit akan membuat lebih sulit untuk menahan dan mengekstradisi buron di Inggris.

Kendati demikian, Martin membantah kemungkinan Inggris menjadi surga bagi kriminal. Namun, dia mengatakan bahwa perlunya waktu dan upaya ekstra dapat memicu kerusakan pada sistem yang sudah berjalan.

Menurut Martin, semua ini dapat membuat keamanan Inggris berkurang dalam banyak hal. Staf perbatasan, misalnya, akan merasa jauh lebih sulit untuk menyaring pelanggaran pidana masa lalu.

"Jika Anda belum mendapatkan akses ke beberapa sistem yang sangat kritis seperti SIS-2, Anda mungkin tidak akan tahu apa pelanggaran pidana mereka," kata dia. (The Guardian)

Sumber : The Guardian