Parlemen Inggris sepakat undur tenggat Brexit

Parlemen telah sepakat mengundur tenggat Brexit lewat pemungutan suara yang berlangsung pada Kamis (14/3). Tenggat Brexit sebelumnya jatuh pada 29 Maret 2019.

Para anggota parlemen menyetujui perpanjangan waktu sehari setelah mereka sepakat menyingkirkan opsi Brexit tanpa kesepakatan atau no-deal Brexit.

Sebelumnya pada Rabu (13/3), Parlemen menolak draf Brexit PM May untuk kedua kalinya. Namun, belum ada jaminan atas perpanjangan waktu Brexit dan hal itu dinilai dapat menjadi cukup rumit.

PM May menyatakan akan meminta persetujuan Uni Eropa untuk memperpanjang waktu hingga 30 Juni 2019 demi mengatasi hal-hal teknis terkait Brexit.

Perpanjangan waktu itu, kata May, akan dia ajukan jika Parlemen menyetujui draf Brexit terbaru pada pemungutan suara yang akan diadakan pada 20 Maret.

Ini berarti May akan berupaya untuk mendapat dukungan Parlemen atas draf Brexit miliknya untuk yang ketiga kalinya.

Jika drafnya disetujui, penundaan itu akan memberikan waktu lebih lama bagi Parlemen untuk meloloskan UU yang menjadikan draf Brexit sebagai produk hukum.

PM May memperingatkan, jika Parlemen kembali menolak drafnya dan tidak ingin Brexit tanpa kesepakatan, maka kemungkinan penundaan waktu harus lebih lama dari akhir Juni.

Ultimatum PM May tampaknya menjadi ancaman di menit-menit terakhir bagi Brexiteers garis keras. Brexiteers merupakan anggota Parlemen yang terus menolak draf Brexit PM May tetapi kekeh ingin Inggris bercerai dari Uni Eropa.

Pada dasarnya PM May memperingatkan mereka untuk mendukung drafnya atau berisiko memberi Parlemen lebih banyak waktu untuk mencari opsi lain yang jauh lebih tidak diinginkan mereka, seperti Brexit dengan proses pisah dari Uni Eropa yang lebih lama, atau referendum kedua.

Pada akhirnya, tergantung pada Uni Eropa untuk memutuskan apakah akan memberikan perpanjangan waktu. Dua puluh tujuh negara anggota blok itu harus menyetujui penundaan tenggat Brexit dengan suara bulat.

Keputusan di tangan Uni Eropa

Uni Eropa enggan memberikan perpanjangan waktu Brexit kecuali jika pemerintah Inggris memiliki solusi untuk memecah kebuntuan politik.

Parlemen sepakat menolak draf Brexit milik May dan mengatakan tidak ingin meninggalkan Uni Eropa dengan skenario no-deal, tetapi hingga kini belum mencapai konsensus yang lain.

Uni Eropa tidak ingin disalahkan atas kemungkinan terjadinya no-deal Brexit pada 29 Maret, tetapi blok itu menegaskan Inggris tidak dapat meminta perpanjangan waktu dengan alasan ingin menegosiasikan ulang draf Brexit PM May.

Apa yang mungkin dapat diterima Uni Eropa adalah penundaan waktu yang memungkinkan Inggris untuk lebih mempersiapkan no-deal Brexit, penundaan untuk mengimplementasikan draf Brexit jika disetujui pada pemungutan suara ketiga, atau jika terjadi perubahan dalam posisi Parlemen.

Baik May maupun Uni Eropa telah mengatakan penundaan waktu yang berlangsung lebih dari beberapa bulan mengharuskan Inggris untuk berpartisipasi dalam pemilihan Parlemen Eropa dari 23 hingga 26 Mei 2019.

Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menjadi satu-satunya pemimpin Uni Eropa yang mendorong penundaan untuk memberikan waktu bagi Inggris untuk memikirkan kembali posisinya.

Tapi belum ada indikasi nyata bahwa pihak lain di Brussels ingin menyeret Brexit lebih lama. Penundaan tanpa tujuan yang jelas hanya akan menambah ketidakpastian seputar perceraian Inggris-Uni Eropa.

Para pemimpin Uni Eropa diperkirakan akan membuat keputusan akhir pada KTT Dewan Eropa, pada 21 Maret, yang hampir pasti mengapa May mencari ingin drafnya disetujui pada 20 Maret.

"Sekarang sulit untuk melihat hasil akhir yang tidak melibatkan perpanjangan waktu, yang kemungkinan akan disepakati oleh kedua belah pihak," tutur Spencer Boyer dari Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement.

Penundaan memang menghindari bencana dari no-deal Brexit, tetapi masih tidak menyelesaikan kebuntuan Inggris. (Vox)