sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pascakematian jenderal Iran, Irak serukan usir pasukan asing

Parlemen Irak meloloskan resolusi yang menyerukan pengusiran pasukan AS dan negara lainnya pada Minggu (5/1).

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 06 Jan 2020 11:15 WIB
Pascakematian jenderal Iran, Irak serukan usir pasukan asing

Pada Minggu (5/1), parlemen Irak meloloskan resolusi yang menyerukan pengusiran pasukan Amerika Serikat dan negara lainnya. Permintaan tersebut muncul menyusul serangan udara AS yang menewaskan komandan militer asal Iran dan Irak.

Kepala Pasukan Quds, unit elite Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC), Mayor Jenderal Qassem Soleimani tewas pada Jumat (3/1) dalam serangan udara AS yang menargetkan konvoinya di Bandara Internasional Baghdad, Irak.

Pasukan Quds memimpin operasi klandestin Iran.

Tidak hanya Soleimani, serangan udara tersebut juga menewaskan komandan militer Irak Abu Mahdi al-Muhandis dan lima orang lainnya.

Resolusi parlemen Irak tersebut dinilai mencerminkan kekhawatiran bahwa serangan AS dapat menyeret Baghdad ke dalam perang antara dua kekuatan besar yang telah lama berselisih.

"Pemerintah Irak harus berupaya mengakhiri keberadaan pasukan asing di tanah Irak dan melarang mereka menggunakan lahan, jalur udara, atau perairan kami dengan alasan apa pun," jelas resolusi tersebut.

Negeri Paman Sam mengungkapkan kekecewaan atas resolusi tersebut. 

"Selagi kami menunggu klarifikasi lebih lanjut tentang sifat dan dampak dari resolusi yang diloloskan hari ini, kami sangat mendesak para pemimpin Irak untuk mempertimbangkan kembali pentingnya hubungan ekonomi dan keamanan antara kedua negara," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Morgan Ortagus pada Minggu.

Sponsored

Saat ini, ada sekitar 5.000 tentara AS yang berada di Irak.

Resolusi parlemen, berbeda dengan UU, tidak bersifat mengikat. Sebelumnya Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi juga meminta parlemen mengeluarkan rekomendasi untuk mengusir pasukan asing sesegera mungkin.

"Meskipun Irak menghadapi kesulitan internal dan eksternal, membatalkan bantuan dari koalisi yang dipimpin militer AS menjadi pilihan terbaik kami," ujar PM Abdul Mahdi.

Resolusi parlemen diloloskan oleh anggota parlemen yang mayoritas syiah. Sebagian besar anggota dari kubu suni dan Kurdi memboikot pemungutan suara pada Minggu.

Salah satu anggota parlemen Sunni mengungkapkan, banyak pihak khawatir bahwa pengusiran pasukan AS akan membuat Irak rentan diserang kelompok pemberontak, mengacaukan keamanan nasional, dan meningkatkan ancaman militan syiah yang didukung Iran.

Menanggapi serangan udara AS, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menuturkan, dia tidak akan menyesali kematian seseorang yang berperan dalam pembunuhan ribuan warga sipil dan personel militer Barat yang tidak bersalah.

Dia meminta seluruh pihak untuk menahan diri karena pembalasan hanya akan mengarah pada lebih banyak kekerasan di Timur Tengah.

"Teroris dengan setelan jas"

Pada Minggu, Iran mengecam Donald Trump setelah dia mengancam akan menyerang 52 situs di Iran, termasuk situs budaya, jika Teheran mengambil langkah pembalasan atas kematian Soleimani.

"Sama seperti ISIS, Hitler, dan Jenghis yang membenci budaya ... Trump adalah teroris dalam setelan jas. Dia akan segera tahu bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan Iran," twit Menteri Informasi dan Telekomunikasi Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan bahwa Trump tidak mengancam akan menghancurkan situs-situs budaya di Iran.

Tidak menunjukkan tanda-tanda berusaha meredakan ketegangan yang timbul akibat serangan udara, pada Sabtu (4/1), Trump mengancam Iran dalam twitnya.

"Iran dengan sangat berani mengatakan akan menargetkan aset AS sebagai pembalasan atas kematian Soleimani," twit Trump.

Trump tidak merinci 52 situs yang dia sebut. Kementerian Pertahanan AS pun menolak untuk berkomentar ketika diminta tanggapan terkait ancaman Trump.

Twit-twit Trump datang hanya beberapa jam setelah Menlu Pompeo menyatakan, dia telah memberi tahu Presiden Irak Barham Salih bahwa AS tetap berkomitmen mengurangi ketegangan di kawasan.

Pompeo juga menyebut bahwa dia telah berdiskusi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai perkembangan terbaru di Iran.

Ancaman Trump datang ketika Iran dan Irak berduka. Ratusan ribu pelayat membanjiri jalan-jalan utama di Iran, banyak dari mereka memegang foto Soleimani dan al-Muhandis sambil berteriak, "Death to America".

Jasad Soleimani di Ibu Kota Baghdad dipindahkan ke Provinsi Khuzestan, Iran, yang berbatasan dengan Irak. Pada Selasa (7/1), jasadnya akan dimakamkan di kota kelahirannya di Kerman.

Pada Minggu, Pompeo menuturkan bahwa intelijen AS menyebut, serangan udara terhadap Jenderal Soleimani merupakan langkah yang tepat.

"Penilaian intelijen memperjelas bahwa jika tidak ada tindakan, Soleimani akan melanjutkan rencana dan kampanye terornya," tutur dia.

Partai Demokrat mengkritik langkah Trump, menyebutnya bertindak secara gegabah dalam memerintahkan serangan udara tersebut.

Komandan IRGC Jenderal Gholamali Abuhamzeh pada Jumat menyebut bahwa Iran akan "menghukum" AS atas pembunuhan Soleimani. Dia mengisyaratkan kemungkinan serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Teluk.

"Selat Hormuz adalah titik vital bagi Barat dan sejumlah besar kapal perusak serta kapal perang AS melintasi perairan itu ... Sejak lama, Iran telah mengidentifikasi target vital AS di kawasan yang berada dalam jangkauan kami," ungkap dia.

Sementara itu, Kataib Hizbullah memperingatkan pasukan keamanan Irak untuk menjauh dari pangkalan AS di negara itu.

"Menjauh tidak kurang dari seribu meter mulai Minggu malam," lapor stasiun TV Lebanon, al-Mayadeen, yang dekat dengan Kataib Hizbullah.

Peniadaan batasan pengayaan uranium

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menelepon Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif, mendesaknya untuk berupaya meredakan ketegangan. Dia mengundang Zarif ke Brussels, Belgia, untuk membahas cara-cara mempertahankan kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA).

Trump secara sepihak menarik AS keluar dari JCPOA pada Mei 2018. Dia kemudian menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan ekonomi Iran, menyulut ketegangan antara kedua negara.

Pada Minggu, Iran mengumumkan bahwa pihaknya semakin menjauh dari JCPOA dengan meniadakan pembatasan pada pengayaan uranium.

"Tidak akan ada batasan dalam kapasitas, tingkat, dan pengembangan pengayaan uranium. Iran akan melanjutkan pengayaan uranium tanpa batasan ... dan berdasarkan pada kebutuhan teknis kami," jelas pernyataan pemerintah.

Iran menuturkan bahwa pelanggaran komitmen mereka atas JCPOA dapat dibatalkan jika AS mencabut sanksi terhadap negara itu.

"Langkah-langkah yang telah kami ambil dapat dibatalkan jika ada penerapan kewajiban timbal balik yang efektif," ujar Menlu Zarif.

Di bawah JCPOA, Teheran setuju untuk mengekang ambisi nuklirnya dengan imbalan pencabutan sebagian besar sanksi internasional.

Sejak pertengahan 2019, Iran telah mengurangi sejumlah komitmen JCPOA, termasuk terkait stok uranium yang diperkaya dan pengembangan modal sentrifugal yang lebih canggih untuk memperkaya uranium.

Namun, Iran belum secara jauh melampaui batas pengayaan uranium yang diizinkan. JCPOA menetapkan batas pada 3,67% dan hingga kini Iran masih bertahan pada 4,5%. Angka itu jauh di bawah tingkat pengayaan 20% yang Iran lakukan sebelum adanya pembatasan oleh JCPOA.

Berita Lainnya