PBB: Korea Utara hadapi krisis pangan

Pada Kamis (19/9), Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyatakan bahwa panen Korea Utara pada 2019 diperkirakan akan turun ke level terendah dalam lima tahun terakhir.

Kondisi itu akan menyebabkan sekitar 40% populasi Korea Utara mengalami kekurangan makanan karena negara itu juga menghadapi musim kemarau dan sistem irigasi yang buruk.

Dalam laporan bertajuk "Crop Prospects and Food Situation Report", FAO mengatakan krisis panen dari pangan utama negara, beras dan jagung, akan berdampak pada 10,1 juta orang.

"Curah hujan di bawah rata-rata dan ketersediaan irigasi yang rendah pada pertengahan April dan pertengahan Juli memengaruhi panen beras dan jagung," kata FAO.

Korea Utara telah lama berjuang mengatasi kekurangan makanan dan sistem penjatahan negara juga dinilai disfungsional.

Krisis panen tersebut terjadi saat negara itu berupaya mengatasi penyebaran demam babi Afrika, menyusul kasus pertama yang terjadi pada Mei. Penyakit yang tidak berbahaya bagi manusia itu telah menyebar ke Asia, termasuk ke Korea Selatan, sejak pertama kali terdeteksi di China pada 2018.

Sebelumnya, PBB mengeluarkan penilaian yang menyatakan bahwa produksi makanan Korea Utara pada 2018 turun ke level terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir akibat gelombang panas berkepanjangan, serta bencana alam seperti topan dan banjir.

Korea Selatan telah berjanji untuk memberikan 50.000 ton beras kepada tetangganya melalui Program Pangan Dunia (WFP) PBB. Tetapi pengirimannya telah ditunda akibat hubungan Seoul dan Pyongyang yang sedang renggang di tengah-tengah terhambatnya dialog Korea Selatan-Korea Utara dan perundingan denuklirisasi dengan Amerika Serikat.

Pada Juli, kantor berita Korea Utara, KCNA, mengatakan pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi dampak kekeringan seperti menggali kanal dan sumur, memasang pompa air dan menggunakan kendaraan untuk mengangkut air.

Kelaparan sporadis umum terjadi di Korea Utara, para pengamat mengatakan bencana kelaparan nasional yang parah pada 1990-an menewaskan sebanyak satu juta orang.

Metode baru

Ketua negosiator Korea Utara untuk perundingan denuklirisasi, Kim Myong-gil, menyambut baik saran Donald Trump untuk menggunakan metode baru dalam perundingan mereka.

Kim Myong-gil memuji keputusan politik bijak Trump untuk mencari pendekatan baru terhadap perundingan tanpa melibatkan "pembuat onar" di pemerintahan AS. Dia merujuk pada John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional, yang mundur pekan lalu.

Upaya Trump untuk mempertahankan perundingan denuklirisasi dengan Korea Utara hampir berantakan pada Februari setelah dia mengkuti saran Bolton pada KTT kedua di Hanoi untuk menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan kepemimpinan Korea Utara. 

Korea Utara mencap dia sebagai maniak perang dan sampah.

Trump mengatakan Bolton telah melakukan kesalahan, termasuk menuntut Kim Jong-un agar menyerahkan seluruh senjata nuklirnya.

Kim Myong-gil mengatakan, dia berharap Washington akan menghadirkan metode yang tepat dalam pembicaraan mendatang.

"Saat ini saya tidak begitu yakin apa yang tersirat dalam pernyataan Trump tentang diperlukannya 'metode baru', tetapi bagi saya sepertinya dia ingin mengatakan bahwa solusi langkah-demi-langkah yang dimulai dengan membangun kepercayaan satu sama lain akan menjadi pilihan terbaik," kata dia.