Pedemo kudeta Myanmar janji lanjutkan aksi protes

Para penentang kudeta militer Myanmar berjanji melanjutkan aksi tanpa kekerasan pada Selasa (9/2) dalam menghadapi larangan pertemuan besar, jam malam, dan penutupan jalan setelah demonstrasi terbesar dalam lebih dari satu dekade.

Kudeta pada 1 Februari lalu dan penahanan pemimpin sipil terpilih, Aung San Suu Kyi, memicu protes selama tiga hari di negara berpenduduk 53 juta tersebut.

Selain itu, gerakan pembangkangan sipil yang berkembang juga memengaruhi rumah sakit, sekolah, dan kantor-kantor pemerintah.

Janji dari pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing, pada Senin (8/2) untuk mengadakan pemilu baru dalam pidato pertamanya sejak perebutan kekuasaan menuai cemoohan.

Dia mengulangi tuduhan penipuan yang tidak terbukti dalam pemilu November 2020, yang dimenangkan secara telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin Suu Kyi.

"Kami akan terus berjuang," kata sebuah pernyataan dari aktivis pemuda, Maung Saungkha.

Dia menyerukan pembebasan para tahanan politik dan kehancuran total kediktatoran serta penghapusan konstitusi yang memberikan hak veto kepada tentara di parlemen.

Seorang aktivis veteran yang terlibat dalam protes prodemokrasi pada 1988 turut menyerukan kelanjutan aksi mogok yang dilakukan para pegawai pemerintah selama tiga minggu lagi.

"Kami juga meminta para pengunjuk rasa di seluruh bangsa untuk bersatu dan secara sistematis saling membantu," kata pernyataan Min Ko Naing atas nama kelompok 88 Generation.

Setelah puluhan ribu orang turun ke jalan di seluruh Myanmar, militer mengeluarkan perintah lokal yang melarang pertemuan lebih dari empat orang.

Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Myanmar mengatakan, otoritas setempat memberlakukan jam malam mulai pukul 20.00 hingga 04.00 di dua kota terbesar, Yangon dan Mandalay.

Selain itu, jembatan yang menghubungkan Yangon tengah ke distrik padat penduduk di luar ditutup pada Selasa.

Tidak ada komentar lebih lanjut dari pihak berwenang tentang tindakan untuk menghentikan pengunjuk rasa.

Dalam pidato pertamanya di televisi sebagai pemimpin junta pada Senin, Min Aung Hlaing mengatakan, pihaknya akan membentuk demokrasi yang benar dan disiplin, berbeda dengan era pemerintahan militer sebelumnya yang membuat Myanmar dalam isolasi dan kemiskinan.

"Kami akan mengadakan pemilu multipartai dan kami akan menyerahkan kekuasaan kepada yang menang dalam pemilu itu, sesuai aturan demokrasi," katanya.

Sebelumnya, komisi pemilihan menolak tuduhan penipuannya dalam pemungutan suara tahun lalu.

Min Aung Hlaing tidak memberikan kerangka waktu, tetapi junta mengatakan, keadaan darurat akan berlangsung selama satu tahun.

Komentar tersebut menimbulkan kecaman di media sosial, beberapa orang mengunggah foto mereka mengacungkan jari tengah ke televisi saat Jenderal Min berbicara.

Sejumlah negara Barat mengutuk militer Myanmar, meskipun sejauh ini belum ada tindakan signifikan untuk memberikan tekanan terhadap para jenderal.

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pun menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tahanan politik lainnya. Sementara itu, Dewan HAM PBB dijadwalkan mengadakan sesi khusus pada Jumat (12/2) untuk membahas krisis di Myanmar.

Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, mengatakan, sedang mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan kepada para petinggi militer.

Dalam sebuah surat pada Senin, seorang anggota senior dari NLD meminta Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menggunakan semua cara untuk memastikan pembatalan kudeta militer. (REUTERS)