Pemimpin ASEAN desak junta militer Myanmar hentikan serangan atas warga sipil

Pemimpin ASEAN mendesak Angkatan Bersenjata Myanmar pada khususnya, dan semua pihak terkait di Myanmar untuk mengurangi eskalasi kekerasan dan menghentikan serangan yang ditargetkan terhadap warga sipil, rumah dan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, pasar, gereja dan biara. Demikian salah satu butir keputusan yang disepakati oleh sembilan pemimpin Asia Tenggara dalam KTT ASEAN di Jakarta.

Kesembilan tokoh kawasan telah meninjau implementasi Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC) dan mengambil keputusan atas Myanmar. Mereka mengkaji ulang implementasi 5PC dan memperhatikan rekomendasi Pertemuan ke-34 Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada Senin (4/9).

Kajian ulang tersebut tertuang dalam dokumen yang diterbitkan, Selasa (5/9), terdiri dari delapan butir tinjauan dan sembilan butir keputusan.

Selain desakan junta Myanmar khususnya, dan semua pihak terkait mengurangi eskalasi kekerasan dan menghentikan serangan, 5PC tetap dipertahankan sebagai rujukan utama untuk mengatasi krisis politik di Myanmar yang harus dilaksanakan secara menyeluruh.

Para pemimpin dari sembilan negara ASEAN juga bersepakat melanjutkan keterlibatan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di Myanmar melalui Kantor Utusan Khusus Ketua ASEAN/Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk membangun kepercayaan menuju penyelesaian damai yang inklusif dan tahan lama terhadap krisis yang dimiliki dan dipimpin oleh Myanmar.

"Memastikan keberlanjutan upaya-upaya ASEAN yang sedang berjalan dan pendekatan relevan lainnya yang dipimpin oleh Ketua ASEAN, melalui mekanisme konsultasi informal yang dapat terdiri dari Ketua ASEAN saat ini, sebelumnya, dan yang akan datang, dan setiap upaya yang dilakukan oleh Negara-negara Anggota ASEAN melalui koordinasi dengan Ketua ASEAN untuk mengatasi krisis di Myanmar, sejalan dengan 5PC," bunyi dokumen kajian tersebut.

Kesepakatan selanjutnya tetap menjunjung tinggi keputusan KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 mengenai keterwakilan non-politik Myanmar pada KTT ASEAN dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

"Kami menugaskan Dewan Koordinasi ASEAN untuk meninjau keputusan ini ketika ada kemajuan nyata dalam penerapan 5PC," demikian antara lain diktum yang tertuang.

Diputuskan bahwa Keketuaan ASEAN pada tahun 2026 akan diambil alih oleh Filipina dan, selanjutnya, rotasi Keketuaan akan dilanjutkan berdasarkan urutan abjad, hingga diambil keputusan yang berbeda. (Ini berarti giliran Myanmar mengetuai ASEAN telah ditangguhkan.)

Pengiriman bantuan kemanusiaan berbasis JNA yang aman dan efektif oleh AHA Center dengan dukungan pemangku kepentingan terkait di Myanmar dilanjutkan, untuk memastikan bantuan tersebut menjangkau langsung pengungsi yang terkena dampak konflik bersenjata yang terus berlanjut di Myanmar. Pemimpin ASEAN pun sepakat memobilisasi dukungan lebih lanjut dari mitra eksternal dan komunitas internasional terhadap upaya bantuan kemanusiaan ASEAN sesuai dengan 5PC.

Peningkatan kerja sama antarnegara Anggota ASEAN dan antara ASEAN dengan negara tetangga Myanmar, untuk mengatasi krisis di Myanmar dan dampaknya, termasuk meningkatnya kejahatan transnasional, seperti narkoba dan perdagangan manusia.

"Kami akan meninjau kembali keputusan di atas pada sesi mendatang dan memberikan mandat kepada para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk memantau kemajuan dan melaporkannya kepada KTT ASEAN," kata pemimpin ASEAN dalam sebuah dokumentasi.(asean)