Pengamat: Ada kepentingan politik di balik isu muslim Uighur

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo menyatakan bahwa dugaan persekusi muslim Uighur di Xinjiang, China, tidak hanya sebatas pelanggaran hak asasi manusia. Dia menilai, isu ini juga mengandung elemen politik internasional.

"Isu di Xinjiang ini bisa jadi ada perseteruan kekuasaan global di baliknya," ungkap Agung dalam diskusi bertajuk 'Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur' di Menteng, Jakarta, Kamis (20/12).

Sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat dan Kanada telah memberi tanggapan terkait dugaan penindasan muslim Uighur. Dengan itu, Agung melihat adanya upaya negara-negara besar untuk memberikan tekanan kepada China.

"Ketika kasus ini mencuat dan media menyorotnya, ini bisa jadi entry point buat AS untuk memainkan isunya sebagai tekanan kepada China. Ini mungkin bisa jadi kelanjutan dari trade war," ungkapnya.

"Malah negara-negara berlatar belakang muslim minim respons. Contohnya, Turki. Mereka sekali pun belum memberi respons untuk kasus Uighur ini," lanjut Agung.

Menurutnya, isu Uighur ini sangat sensitif dan negara memang perlu melakukan perhitungan panjang sebelum memberikan respons. Lebih lanjut lagi, tanggapan yang diberikan dapat dinilai sebagai upaya negara luar mencampuri urusan dalam negeri China. 

"Teguran keras justru akan berimbas buruk pada hubungan diplomatik. Selain itu, secara global banyak negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap China. Harus ada kalkulasi politik juga, jangan sekadar beri respons," jelas Agung. 

Indonesia bisa mainkan peran signifikan

Agung menuturkan, Indonesia memiliki peran signifikan dalam membantu meluruskan isu pelanggaran HAM masyarakat Uighur ini di forum internasional. 

Hal ini didukung oleh relasi bilateral Indonesia dan China yang relatif stabil dan lancar. Kondisi hubungan ini, lanjutnya, memberikan peluang bagi Indonesia untuk meminta China membuka akses informasi.

"Ini penting, karena keterbukaan informasi ini akan menghapus kecurigaan global atas apa yang sudah terjadi di Xinjiang. Karena saya rasa seluruh dunia menanti sikap dan pernyataan resmi pemerintah China tentang apa yang sebenarnya terjadi," tuturnya. "Ini dapat jadi entry point Indonesia dalam permainan di level diplomasi global."

Selain melalui level bilateral, bantuan Indonesia juga dapat menggunakan jalur multilateral melalui forum seperti PBB atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). "Kalau multilateral tentu bentuknya aksi kolektif, ya," katanya.