PM May tunda pemungutan suara Brexit

Perdana Menteri Inggris Theresa May menyatakan bahwa pemungutan suara terkait draf kesepakatan Brexit akan dilaksanakan di Parlemen pada 12 Maret 2019. Hal tersebut dia sampaikan ketika melakukan perjalanan ke KTT Uni Eropa-Liga Arab di Mesir.

May menunda pemungutan suara yang sebelumnya diperkirakan akan berlangsung pada pekan ini. Namun, dia mengatakan perundingan positif dengan Uni Eropa masih berjalan dan Inggris akan keluar dari Uni Eropa tetap pada 29 Maret 2019.

Keputusan May untuk menunda pemungutan suara menuai kritik dari Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, dia menyatakan bahwa sang PM hanya membuang-buang waktu.

Lewat sebuah twit, Corbyn menuturkan langkah May itu akan memaksa anggota Parlemen untuk memilih antara draf kesepakatan Brexit miliknya yang buruk dan Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit) yang akan membawa bencana.

Theresa May is putting the country at risk by recklessly running down the clock to force MPs to choose between her bad deal and a disastrous No Deal.

Labour will work with MPs across the Commons to prevent No Deal, break the deadlock and build support for our alternative plan. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) February 24, 2019

Partai Buruh, lanjutnya, akan bekerja dengan anggota Parlemen di Dewan Rakyat untuk mencegah kemungkinan no-deal Brexit, memecahkan kebuntuan, dan membangun dukungan untuk rencana alternatif milik partai tersebut.

Di pesawat menuju Sharm el-Sheikh, Mesir, May mengatakan timnya akan kembali ke ibu kota Belgia pada Selasa (26/2) untuk melanjutkan pembicaraan dengan Uni Eropa.

"Karena perundingan masih berlangsung, tidak akan ada pemungutan suara di Parlemen pada pekan ini, tetapi kami memastikan bahwa pemungutan suara itu akan diadakan pada 12 Maret," lanjutnya.

PM May telah bertemu dengan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk dan berencana untuk mengadakan pembicaraan setelah mendarat di Mesir. Dia akan bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa lainnya di KTT.

Dia mengatakan perundingan terus dilakukan untuk mengatasi backstop Irlandia, setelah Parlemen menyuruh May untuk memodifikasi klausul backstop yang terdapat di draf Brexit miliknya.

Backstop memungkinkan Inggris untuk tetap berada di serikat pabean Uni Eropa hingga ditemukan jalan, seperti kesepakatan perdagangan bebas di masa depan, untuk memastikan bahwa perbatasan Irlandia dengan Irlandia Utara tetap terbuka.

Pekan lalu, anggota Parlemen yang keluar dari Partai Konservatif, Anna Soubry, menuduh bawa May memiliki masalah pribadi dengan imigrasi. PM May pun segera menolak tudingan tersebut.

"Saya secara konsisten mengatakan bahwa imigrasi berperan baik bagi negara ini," kata PM May. "Pemerintah telah menyambut orang-orang yang datang ke negara itu selama bertahun-tahun, baik orang yang bermigrasi ke Inggris untuk mencari kerja maupun mereka yang mengungsi dan mencari suaka."

Wanita berusia 62 tahun itu juga menjelaskan bahwa dia ingin tetap menjabat sebagai perdana menteri setelah fase Brexit selesai, meskipun sebelumnya dia berjanji kepada anggota Parlemen bahwa dia tidak akan ikut serta dalam pemilu berikutnya.

Dia mengatakan pekerjaanya bukan hanya tentang mewujudkan Brexit dan masih ada agenda lainnya yang ingin dijalankan.

Menuai kritik

Anggota Parlemen Yvette Cooper menyebut penundaan terbaru itu benar-benar kacau. Melalui sebuah twit, dia menyatakan bahwa, "Kita semakin dekat ke tepi jurang. Bagaimana bisnis, layanan publik, dan keluarga harus mempersiapkan diri dalam kekacauan ini?."

Anggota Partai Nasional Skotlandia (SNP) Ian Blackford turut mengkritik penundaan pemungutan suara tersebut.

Direktur Jenderal Kamar Dagang Inggris Adam Marshall pun terkejut adanya penundaan pemungutan suara ketika sudah begitu dekat dengan tenggat keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

A parliamentary vote on March 12th for something that’s meant to take effect on March 29th.

17 days’ notice for businesses, employees, investors and communities on what may be the biggest economic and trading change they face in a generation. Unbelievable. #Brexit — Adam Marshall (@BCCAdam) February 24, 2019

Pada Rabu (27/2), anggota Parlemen akan mengajukan serangkaian amendemen untuk menunjukkan arah Brexit yang mereka inginkan. Daftar teratas adalah amendemen dari Cooper-Letwin. 

Rencana milik Cooper-Letwin akan memaksa May untuk menunda Brexit dan tidak mengejar no-deal jika draf miliknya nanti tidak memenangkan dukungan Parlemen.

Menteri kabinet Greg Clark, Amber Rudd, dan David Gauke menyatakan bahwa mereka terpaksa akan mendukung amendemen itu jika Kelompok Penelitian Eropa (ERG) yang mendukung Brexit, menghalangi kesepakatan draf Brexit baru.

Menteri Lingkungan Michael Gove mendesak kolega kabinetnya agar tidak mendukung amendemen Cooper-Letwin, menyerukan agar mereka bersatu mendukung PM May.

Partai Buruh diperkirakan akan mengajukan amendemen pada Rabu dan menempatkan rencana Brexit milik mereka. Rencana itu mendukung serikat pabean permanen dengan Uni Eropa dan hubungan dekat dengan pasar tunggal blok tersebut.

Meskipun rencana itu kemungkinan akan ditolak oleh Parlemen, momen itu masih bisa berdampak signifikan. 

Konferensi Partai Buruh pada September 2018 menetapkan kepemimpinan untuk mengeksplorasi semua alternatif yang tersisa dari rencana Brexit milik May, termasuk pemungutan suara publik.

Upaya mereka untuk menggelar pemilu telah gagal, jadi jika rencana Brexit milik Partai Buruh kalah di Dewan Rakyat, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah referendum baru.

Jaminan ke depan

Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney pada Minggu (24/2) memperingatkan bahwa pemerintahnya tidak akan berkompromi atas sesuatu yang fundamental seperti proses perdamaian, yang telah berperan penting di perbatasan antara Irlandia dengan Irlandia Utara.

Namun, dia mengatakan bahwa pemerintahannya akan mencoba memberikan jaminan dan klarifikasi bagi Parlemen untuk memungkinkan mereka meratifikasi kesepakatan Brexit.

Berbicara dari KTT Uni Eropa-Liga Arab pada Minggu, Kanselir Austria Sebastian Kurz mengatakan akan baik untuk menunda Brexit jika kesepakatan itu tidak disetujui pada awal Maret.

Sumber : BBC