Politik identitas dan bahayanya bagi demokrasi Indonesia

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra menekankan politik identitas berbasis agama tidak akan menang di Indonesia.

Politik identitas dan bahayanya bagi demokrasi Indonesia
Ketua Institut Leimena Jakob Tobing (kiri), Diplomat Denmark Elsebeth Søndergaard Krone (tengah), dan mantan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra (kanan) dalam diskusi publik 'Islam, Democracy, and Indonesian Identity: What are the National and International Challenges' di Erasmus Huis, Jakarta, Kamis (6/12).

Diplomat Denmark Elsebeth Søndergaard Krone menilai bahwa isu agama kian penting di dunia, terutama di Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam diskusi publik bertajuk 'Islam, Democracy, and Indonesian Identity: What are the National and International Challenges' di Erasmus Huis, Jakarta, Kamis (6/12).

Krone yang bertugas di Kedutaan Besar Denmark di Jakarta sejak tahun 2016 lebih lanjut memaparkan bahwa isu agama dan meningkatnya konservatisme tidak akan menjadi sumber masalah jika tidak merusak tatanan demokrasi dan memicu intoleransi.

"Saya sedikit khawatir adanya kecenderungan memihak pada mayoritas di Indonesia. Harus diingat bahwa hak asasi manusia ada untuk melindungi individu, bukan agama tertentu. Semua punya hak yang sama di mata masyarakat," jelas Krone yang sejak lama menaruh perhatian pada isu hak asasi manusia. 

Berbicara dalam kesempatan yang sama, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra menekankan bahwa rakyat Indonesia harus lebih menghargai nilai-nilai Pancasila dan menguatkan demokrasi.

"Indonesia sangat diberkati oleh Pancasila yang dapat merangkul budaya dan agama berbeda, kita harus menjaga hal ini agar tercermin di masyarakat," paparnya.

Azyumardi mengatakan, meski beberapa waktu belakangan banyak gerakan yang mengatasnamakan politik identitas terutama mengaitkan diri dengan agama, namun menurutnya, politik identitas berbasis agama tidak akan memenangkan kekuasaan politik di Indonesia.

Staf khusus wakil presiden RI tersebut juga menggarisbawahi bahwa tren politik identitas berbasis agama berpeluang mengancam toleransi dan melahirkan radikalisme. 

Salah satu pemicu tren politik identitas, menurut Azyumardi adalah banyaknya muslim di Indonesia yang melihat Islam di Timur Tengah sebagai panutan.

"Politik identitas Islam akan marak digunakan selama masih ada krisis di Timur Tengah, seperti perang di Yaman atau Suriah," imbuhnya.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif memiliki pandangan serupa dengan Azyumardi. Baginya, banyak pihak tidak bisa membedakan Islam yang otentik dengan Islam yang berasal dari Timur Tengah.

"Menurut mereka semua yang berasal dari Arab itu Islam, padahal tidak," jelasnya melalui pesan video. Pria yang akrab disapa Buya Syafii ini berhalangan hadir.

Lebih lanjut Buya Syafii mengungkapkan bahwa ketidakselarasan pandangan terhadap agama dapat melahirkan miskonsepsi sehingga berpotensi merusak demokrasi. 

Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab mendesak agar intoleransi yang lahir dari politik identitas berbasis agama harus segera diatasi negara.

"Ini terjadi tepat di depan mata kita dan merupakan tanggung jawab bersama untuk meluruskannya. Indonesia sedang berada di tahap yang penting dan situasi yang tidak menyenangkan," tuturnya

Ada pun Ketua Institut Leimena Jakob Tobing menyampaikan, identitas Indonesia sejatinya menjunjung tinggi keberagaman dan pluralisme. Namun, pemimpin politik masa kini gagal menerapkannya ke dalam sistem politik negara.


Berita Terkait

Kolom

Infografis