Protes rompi kuning anarkis, pemerintah Prancis akui kelemahan
Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe mengakui bahwa ada kelemahan pada sistem keamanan yang perlu diperbaiki.
Pemerintah Prancis pada Minggu (17/3) mengakui bahwa langkah-langkah keamanannya tidak memadai untuk membendung aksi anarkis selama unjuk rasa rompi kuning di Champs-Elysees, Paris.
Polisi, dilaporkan kewalahan pada Sabtu (16/3), ketika para demonstran mengamuk di jalan. Sekitar 80% toko dan bisnis dirusak dalam peristiwa itu.
Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe mengakui bahwa ada kelemahan pada sistem keamanan yang perlu diperbaiki.
"Analisis peristiwa kemarin menyoroti bahwa tindakan yang diambil tidak cukup untuk menahan kekerasan dan mencegah pelanggaran oleh para perusuh," kata kantor PM, seraya menambahkan bahwa PM Philippe bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron pada Senin (18/3) pagi.
Presiden Macron yang sudah berada di bawah tekanan politik, memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya untuk bermain ski dan bergegas kembali ke ibu kota. Dia menjanjikan respons keras atas aksi anarkisme.
Para penjual telah mengungkapkan kecemasan mereka selama akhir pekan ke-18 demonstrasi antipemerintah berlangsung.
"Rasanya ini seperti tidak akan pernah berakhir," kata Emir Fatnassi yang bagian depan tokonya di Champs-Elysees terkena amukan para perusuh. "Silahkan saja berdemonstrasi tapi kenapa harus merusak semuanya? ... Memperbaiki jendela akan menelan biaya setidaknya 25.000 euro, dan yang tidak kalah pentingnya adalah barang-barang dijarah."
Kekacauan pada Sabtu pecah ketika kelompok-kelompok yang disebut "blok hitam" melakukan anarkisme di Champs-Elysees, salah satu jalan paling terkenal di dunia, dan kemudian membakar restoran Fouquet yang merupakan tempat nongkrong favorit kalangan kaya serta toko tas Longchamp.
Toko pakaian Hugo Boss, Lacoste, dan Celio juga rusak. Demikian pula sebuah bank, chocotier, dan beberapa kios koran.
Polisi menggunakan gas air mata, granat setrum, dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa yang berkumpul di Arc de Triomphe. Tetapi upaya aparat berwenang selama lebih dari lima jam gagal, mereka terus terus dilempari batu.
Perwakilan rompi kuning mendesak Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mundur menyusul kegagalan pemerintah untuk meredam anarkisme. Mereka menuduh kaum perusuh membajak demonstrasi damai mingguan.
"Kami bukan paria atau teroris," kata Thierry-Paul Valette, salah satu pendiri komunis Yellow Vest.
Sebuah sumber pengadilan mengatakan 200 orang, termasuk 15 anak di bawah umur, ditahan setelah kerusuhan pada Sabtu.
Wali Kota Paris Anne Hidalgo menuturkan bahwa dia tengah menunggu penjelasan dari pemerintah. Dia menegaskan dirinya sangat marah pada kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Kita harus bisa menguasai situasi seperti yang baru saja kita saksikan," katanya kepada surat kabar Le Parisien.
Menteri Keuangan Bruno Le Maire pada Senin dilaporkan menjadwalkan pertemuan dengan kelompok-kelompok dagang dan pengusaha serta perusahaan asuransi untuk membahas dampak ekonomi dari protes
Pada Selasa, Le Maire dan Castaner akan menghadapi pertanyaan dari dua komite Senat Prancis terkait kerusuhan pada Sabtu.
Desember 2018, Macron telah memenuhi tuntutan gerakan rompi kuning dengan menaikkan upah minimum nasional sebesar 100 euro dan memangkas pajak bagi pensiunan, berharap unjuk rasa mereda.
Tetapi faktanya, langkah-langkah tersebut gagal memadamkan kemarahan para demonstran yang mencap Presiden Macron elitis dan memihak orang kaya.
Kegagalan untuk menangani kekerasan dijadikan amunisi oleh oposisi untuk membidik pemerintah. Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen menuduh pemerintah membungkam kelompok sayap kanan jauh ketika gagal berurusan dengan kelompok kiri radikal.
Gerakan rompi kuning, yang pelakunya mengenakan rompi neon yang wajib dimiliki oleh pengendara Prancis, turun ke jalan sejak November 2018 untuk menentang kenaikan pajak BBM. Namun, itu kemudian berkembang menjadi pemberontakan yang lebih luas terhadap pemerintah.
Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ironi hilirisasi: Glorifikasi di balik nestapa masyarakat
Selasa, 23 Jan 2024 18:50 WIB
Mewujudkan e-commerce inklusif bagi penyandang disabilitas
Kamis, 30 Nov 2023 16:09 WIB
Potret kebijakan stunting dan pertaruhan Indonesia Emas 2045
Senin, 27 Nov 2023 16:01 WIB
