Setidaknya 12 pedemo tewas dalam protes antikudeta Myanmar

Media lokal dan saksi mata di Myanmar menyatakan, setidaknya 12 pengunjuk rasa tewas pada Kamis (11/3) dalam bentrokan antara pasukan keamanan dan pedemo antikudeta.

Sebanyak enam orang tewas di pusat kota Myaing ketika polisi menembaki pemrotes. Seorang petugas kesehatan di sana juga memastikan keenam kematian tersebut.

"Kami menjalankan demonstrasi secara damai," kata seorang pedemo berusia 31 tahun. "Saya tidak percaya mereka melakukannya," kata dia.

Sementara itu, media lokal melaporkan bahwa satu orang tewas di distrik North Dagon di kota terbesar Yangon.

Sebelum kematian pada Kamis, sebuah kelompok advokasi, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), mengatakan bahwa secara total lebih dari 60 pengunjuk rasa tewas dan sekitar 2.000 orang ditahan oleh pasukan keamanan sejak kudeta 1 Februari terhadap pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Amnesty International menuduh militer Myanmar menggunakan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa dan mengatakan banyak pembunuhan yang didokumentasikan sama dengan eksekusi di luar hukum.

"Ini bukanlah tindakan yang diambil karena mereka kewalahan, melainkan petugas keamanan membuat keputusan yang buruk," kata Direktur Respon Krisis di Amnesty International Joanne Mariner.

Unggahan di media sosial menunjukkan pengunjuk rasa berbaris di Tamu, Negara Bagian Chin, pada Kamis sembari meneriakkan, "Apakah kami memberontak atau akan memilih untuk melayani mereka? Kami akan memberontak".

Para demonstran menjalankan aksi protes hingga malam hari, menentang jam malam yang diberlakukan militer. Mereka berkumpul di Yangon dan Myingyan untuk menyalakan lilin sebagai simbol penghormatan bagi pengunjuk rasa yang telah kehilangan nyawanya.

Junta militer sebelumnya menyatakan bahwa mereka sangat menahan diri dalam menangani apa yang digambarkannya sebagai demonstrasi oleh pengunjuk rasa yang rusuh. Pihak militer menuduh para pedemo menyerang polisi dan merusak keamanan dan stabilitas nasional.

Tuduhan penerimaan dana ilegal

Juru bicara militer Myanmar, Brigjen Zaw Min Tun, dalam sebuah konferensi pers menyatakan bahwa Suu Kyi telah menerima pembayaran ilegal senilai US$600.000 serta emas selama duduk di kursi pemerintahan.

Dia menambahkan, informasi tersebut sudah diverifikasi oleh sejumlah sumber.

Zaw kemudian mengatakan bahwa Presiden Win Myint dan sejumlah menteri kabinet juga terlibat dalam korupsi.

Sumber : Channel News Asia