Soal Papua, Indonesia perlu ubah narasi

Ahli hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Ani W. Soetjipto, mengatakan bahwa Indonesia perlu mengubah narasi terkait Papua demi meredakan kekhawatiran komunitas internasional.

Untuk melakukannya, menurut dia Indonesia perlu berhenti bersikap defensif dan mulai mengakui adanya masalah di Papua yang sedang ditangani oleh pemerintah.

"Demi meredakan kekhawatiran dunia yang sudah mulai terasa, Indonesia seharusnya mengakui adanya kesalahan. Toh implementasi HAM itu tidak ada yang sempurna. Tapi tunjukkan juga progres yang sudah ada soal isu Papua, tekankan kalau kita berusaha memperbaikinya. Menurut saya ini akan jauh lebih dihargai oleh dunia daripada sikap defensif Indonesia selama ini," tutur Ani dalam diskusi "Tantangan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Presiden Jokowi Jilid II" di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (19/9).

Dia mengatakan bahwa sikap defensif tidak akan efektif untuk menanggapi desakan internasional terkait isu Papua.

"Terutama sekarang sudah era globalisasi dan informasi terbuka, tidak bisa lagi ditutup-tutupi dan mengatakan tidak ada masalah di Papua," ungkap dia.

Ani menyarankan Kementerian Luar Negeri RI untuk memikirkan respons yang lebih konkret dengan membangun narasi positif yang berbeda.

Ketika ada argumen terjadinya pelanggaran HAM di Papua, dia menyatakan bahwa Indonesia harus bisa menjawab dengan data atau bukti kinerja pemerintah.

Sependapat dengan Ani, mantan Gubernur Papua Freddy Numberi menuturkan bahwa Indonesia perlu mulai mengakui kesalahannya dan menegaskan pemerintah siap membenahi diri.

"Tidak boleh defensif saja karena memang di dalam negeri sendiri kita harus mengakui perlunya pembenahan dalam rangka penegakan HAM di Papua," jelas dia.

Menurut Freddy, Indonesia mesti lebih terbuka dan menyatakan bahwa permasalahan HAM di daerah itu akan terus menjadi perhatian dan pekerjaan rumah Indonesia ke depannya.

"Kalau kita bisa mengutarakan posisi itu dengan baik dan meyakinkan, saya yakin tidak akan ada masalah dari komunitas internasional," kata Freddy.

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo patutnya memiliki utusan khusus terkait isu Papua. Utusan itu, lanjutnya, harus mengerti anatomi isu Papua dengan baik dan membantu menjembatani sikap pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan komunitas internasional.

Freddy yang juga mantan Duta Besar RI untuk Italia dan Malta menuturkan, utusan khusus tersebut harus dapat menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki diri.

"Iya memang ada masalah internal, tetapi tegaskan bahwa kita berupaya memperbaikinya. Komitmen itu harus ditekankan dan diulangi secara konsisten," kata dia. "Saya harap di periode kepemimpinan selanjutnya, Jokowi dapat melakukannya. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dari luar negeri."