Theresa May dapat tambahan waktu dua minggu untuk Brexit

Pada Rabu (27/2), Perdana Menteri Inggris Theresa May mendapatkan tambahan waktu dua pekan untuk Brexit dari anggota Parlemen Inggris.

Para anggota Parlemen menunda pemberontakan yang bertujuan untuk memblokir Brexit tanpa kesepakatan atau no-deal Brexit setelah dia menyetujui kemungkinan penundaan keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Tetapi oposisi Partai Buruh mengumumkan akan mendukung referendum baru Brexit, pertama kali sejak Inggris melakukan pemungutan suara pada 2016 unuk meninggalkan Uni Eropa.

Setelah berbulan-bulan mengatakan bahwa Inggris harus meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019, May pada Selasa (26/2) membuka kemungkinan untuk memperpanjang tenggat Brexit.

Keputusan May mencegah terjadinya pertikaian di Parlemen. Sebelumnya sejumlah anggota Parlemen, termasuk menteri di pemerintahannya sendiri menyatakan siap untuk bergabung dengan gerakan pemberontakan pekan ini untuk menghindari no-deal Brexit.

Langkah sang PM meredakan kehebohan dari serangkaian pemungutan suara pada Rabu yang berpotensi merenggut kontrol pemerintah atas Brexit.

Pada akhirnya, anggota Parlemen mendukung jadwal yang dijanjikan May. 

Setelah draf Brexit milik May ditolak Parlemen pada 15 Januari, May berharap untuk membawa draf baru yang sudah dimodifikasi untuk diadakan pemungutan suara di Parlemen.

Pemungutan suara diperkirakan akan digelar pada awal pekan depan tetapi mungkin tidak akan berlangsung sampai 12 Maret.

May telah berjanji bahwa jika drafnya ditolak, anggota Parlemen akan mendapatkan kesempatan untuk memilih apakah akan pergi secara no-deal atau meminta Uni Eropa untuk memperpanjang tenggat.

Anggota Parlemen memberikan suara 502-20 untuk mendukung amendemen yang diusulkan oleh anggota Parlemen dari Partai Buruh, Yvette Cooper, yang menjabarkan jadwal perpanjangan waktu Brexit milik May. Pemerintah mendukung amendemen tersebut.

Sebelum konsesi May pada Selasa, Cooper telah menggalang dukungan dari semua partai untuk amendemen yang akan memastikan parlemen memiliki kesempatan untuk memblokir no-deal Brexit dan mencari penundaan.

Dalam pemungutan suara pada Rabu, anggota Parlemen juga menolak proposal milik Partai Buruh untuk serikat pabean permanen dengan Uni Eropa.

Partai Buruh mengatakan pada pekan ini bahwa kegagalan proposalnya akan menjadi pemicu bagi partai oposisi utama untuk mendukung referendum baru.

"Saya kecewa pemerintah telah menolak tawaran alternatif Brexit dari Partai Buruh," kata juru bicara Partai Buruh untuk urusan Brexit, Keir Starmer. "Itulah sebabnya Partai Buruh akan mengajukan atau mendukung amendemen yang mendukung referendum baru untuk mencegah Brexit milik Partai Konservatif."

Anggota Parlemen pun menolak proposal oleh Partai Nasional Skotlandia yang menyerukan agar no-deal Brexit dikesampingkan dalam kondisi apa pun.

Sebagian besar anggota Parlemen menentang skenario no-deal, tetapi janji May untuk mengizinkan adanya pemungutan suara terkait no-deal setelah pemungutan suara untuk draf Brexit miliknya cukup membujuk banyak pihak untuk tidak melakukan intervensi.

Proposal lain yang menyerukan pemerintah untuk menjamin hak-hak warga Uni Eropa jika terjadi no-deal Brexit juga disahkan dengan dukungan pemerintah.

Macron dukung penundaan Brexit jika ada tujuan jelas

Pada Rabu (27/2), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Uni Eropa akan setuju untuk memperpanjang batas waktu Brexit jika Inggris memiliki tujuan yang jelas atas penundaan itu.

"Jika Inggris membutuhkan lebih banyak waktu, kami akan mendukung permintaan perpanjangan waktu jika itu disertakan oleh opsi-opsi baru dari Inggris," kata Macron dalam briefing bersama dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Paris.

"Tapi kami sama sekali tidak akan menerima perpanjangan tanpa pandangan yang jelas terkait tujuan yang diupayakan," sambungnya.

Pejabat pemerintahan Prancis menyatakan Paris akan menyetujui penundaan tenggat Brexit hanya jika itu disertakan dengan solusi yang kredibel.

Solusi yang diharapkan misalnya jika Inggris mengadakan pemilihan umum, melakukan referendum kedua, atau mengajukan rencana baru yang dapat diterima oleh semua pihak tetapi membutuhkan lebih banyak waktu untuk difinalkan.

Merkel mengatakan dia setuju dengan Macron tetapi memiliki kemungkinan untuk lebih fleksibel.

"Jika Inggris membutuhkan waktu tambahan, kami tidak akan menolak, tetapi kami mencari sedang keluarnya Inggris secara teratur dari Uni Eropa," kata dia.

Pergeseran sikap May dan Partai Buruh pada pekan ini mencerminkan gejolak di antara kedua pihak utama saat tenggat semakin mendekat.

Delapan anggota Parlemen dari Partai Buruh dan tiga dari Partai Konservatif telah mundur dari partai mereka pekan lalu untuk membentuk kelompok anti-Brexit baru.

Perpecahan itu dinilai sebagai yang terbesar dalam politik Inggris selama beberapa dekade terakhir. Anggota Parlemen dari kedua partai telah mengancam pembelotan lebih lanjut.

Sumber : Reuters