Tokoh oposisi Kamboja bertolak menuju lokasi rahasia di Asia

Tokoh oposisi Kamboja yang mengasingkan diri, Sam Rainsy, pada Jumat (8/11) mengumumkan keberangkatannya dari Paris, sehari setelah dia dicegah bertolak ke Thailand menggunakan Thai Airways.

"Sam Rainsy naik pesawat dari Paris ke tujuan lain," demikian pernyataan yang diunggah di Facebook Rainsy.

Namun, Rainsy tidak merinci ke mana dia akan terbang. Dia telah berjanji akan tiba di Kamboja pada Sabtu (9/11), bertepatan dengan hari kemerdekaan negara itu.

Wakil Ketua Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) Mu Sochua mengonfirmasi kepada Radio Free Asia bahwa Rainsy telah menaiki penerbangan dari Bandara Charles De Gaulle, Paris, ke lokasi yang dirahasiakan di Asia.

Dia menegaskan, para petinggi CNRP belum membatalkan rencana mereka untuk datang ke Kamboja pada Sabtu, meskipun adanya ancaman penangkapan dari pemerintah setempat.

"Pada 9 November, kami akan bersama-sama bergerak maju ke Kamboja dan mencapai akhir dari rencana kami," kata dia.

Ketika ditanya apakah insiden pada Kamis (7/11), di mana Rainsy dicegah naik penerbangan Thai Airways menuju Bangkok, merupakan hasil dari gangguan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Mu menyatakan bahwa petinggi CNRP mungkin akan pulang melalui negara lain.

"Kami harus memutuskan nasib kami sendiri," tambah dia.

Dia menyerukan agar pekerja migran Kamboja di Thailand bergabung dengan tokoh oposisi yang sudah berada di negara itu untuk bersama-sama mendukung CNRP di perbatasan darat Thailand-Kamboja.

Komentar Mu muncul ketika Kementerian Luar Negeri Kamboja mengeluarkan arahan bagi seluruh misi diplomatik dan konsulernya bahwa paspor Kamboja milik Mu, beserta 11 pejabat CNRP lainnya, telah dinyatakan batal demi hukum.

CNRP pada Jumat mendesak pihak berwenang Kamboja dan negara-negara tetangga untuk mengizinkan Rainsy serta tokoh oposisi lainnya pulang secara bebas dan damai.

Sejak Rainsy melarikan diri dari Kamboja pada 2012 untuk menghindari serangkaian dakwaan dan hukuman, Mahkamah Agung Kamboja pada November 2017 membubarkan CNRP karena dianggap berperan dalam rencana untuk menjatuhkan pemerintah.

Putusan pengadilan menyatakan Rainsy menghadapi hukuman hingga 18 tahun penjara di Kamboja.

Pada Agustus, CNRP mengumumkan bahwa Rainsy akan kembali ke Kamboja pada 9 November untuk memimpin pemulihan demokrasi. Namun, PM Hun Sen menyebut rencana itu sebagai bagian dari pemberontakan dan bersumpah akan menangkap tokoh oposisi itu.

Pekan lalu, otoritas penerbangan sipil Kamboja mengumumkan larangan penerbangan komersial untuk mengangkut Rainsy beserta sejumlah tokoh oposisi lainnya.

Pemerintahan PM Hun Sen telah mengerahkan personel angkatan bersenjata ke perbatasan Kamboja sebagai tanggapan atas kabar kepulangan Rainsy.

PBB dan AS prihatin

Pada Jumat, perwakilan PBB untuk situasi hak asasi manusia di Kamboja, Rhona Smith, menyatakan keprihatinan serius atas penindasan politik yang meningkat di negara itu. Dia meminta Hun Sen menghormati hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkumpul.

Smith mencatat bahwa sejak awal 2019, setidaknya 89 orang telah didakwa atas tuduhan merencanakan perlawanan terhadap negara dan sedikitnya 52 orang telah ditangkap di 20 provinsi. Banyak yang ditangkap karena menyuarakan dukungan atas kepulangan Rainsy.

"Penangkapan yang dilakukan karena suatu pihak menjalankan hak mereka atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak diizinkan. Kamboja perlu menghormati kewajiban internasional mereka," tutur Smith.

Dia juga mendesak pemerintah Hun Sen untuk tidak melakukan tindakan kekerasan menjelang Hari Kemerdekaan Kamboja, ketika banyak orang akan bepergian ke Ibu Kota Phnom Penh untuk mengikuti perayaan.

Smith menyatakan keprihatinan atas penahanan sejumlah tokoh oposisi di negara-negara tetangga. Dia menyerukan dialog untuk menyelesaikan perbedaan antara para pemangku kepentingan politik di Kamboja.

Pernyataan Smith datang sehari setelah Kedutaan Besar Amerika Serikat di Phnom Penh menyatakan dukungan untuk proses rekonsiliasi nasional yang damai dan inklusif dalam rangka mengembalikan demokrasi multi-partai dalam konsitusi Kamboja.

Lewat sebuah surel, seorang juru bicara Kedubes AS mengatakan bahwa Washington sangat prihatin atas penangkapan, pelecehan dan intimidasi anggota CNRP oleh pihak berwenang Kamboja.

Menurut dia, upaya Kamboja untuk menggagalkan pulangnya sejumlah tokoh oposisi merupakan tindakan penindasan politik.

"Kami menyerukan pihak berwenang untuk melindungi dan menghormati HAM seluruh warga Kamboja," jelas pernyataan Kedubes AS.

Kedubes AS juga menyebut bahwa ASEAN harus mematuhi kewajiban menurut hukum internasional untuk menghormati prinsip non-refoulment di mana individu kemungkinan menghadapi risiko penganiayaan atau penyiksaan jika dikembalikan ke negara asal.

Senator AS, Ed Markey, turut menanggapi kabar kepulangan Rainsy. Pada Kamis, dia mentwit bahwa Hun Sen telah merusak demokrasi dan hak warga negara Kamboja.

Markey menuntut agar Hun Sen mengizinkan para pemimpin CNRP untuk kembali pada Sabtu, menambahkan bahwa dia telah mengajukan resolusi bipartisan di kongres, yang menyerukan repartriasi damai para tokoh oposisi.

Tidak akan negosiasi dengan oposisi

Menanggapi pernyataan PBB dan Kedubes AS, juru bicara Partai Rakyat Kamboja (CPP) Sok Ey San pada Jumat mengatakan bahwa pemerintah tidak berniat untuk bernegosiasi dengan Rainsy.

"Tidak akan ada dialog dengan para pemberontak yang dipimpin oleh Sam Rainsy," tegas dia. "Begitu mereka dipenjara, masalah ini akan terselesaikan. Rainsy sedang mencoba kembali ke Kamboja untuk menghasut pembelotan dan pemberontakan."

Misi Kamboja untuk PBB di Jenewa mengeluarkan pernyataan pada Jumat yang menyebut komentar Smith tidak seimbang dan menyesatkan.

Pernyataan itu menyebut, pengerahan angkatan bersenjata bertujaun untuk menjaga ketertiban umum, melindungi negara dan mencegah terjadinya kudeta di Kamboja.

Misi Kamboja mengecam Smith karena melanggar mandatnya dengan mengeluarkan pernyataan yang dapat menyesatkan opini publik dan dipandang sebagai tindakan yang mencampuri yurisdiksi domestik negara berdaulat. (The Straits Times, Reuters dan Radio Free Asia)