Wajah-wajah lama mendominasi kabinet PM Boris Johnson

Tidak lama setelah dilantik sebagai perdana menteri Inggris, Boris Johnson (BoJo) merombak kabinet. Johnson membawa tim baru yang terdiri dari serangkaian anggota Partai Konservatif.

Sajid Javid terpilih menjadi menteri keuangan baru, sebelumnya dia menjabat sebagai menteri dalam negeri di kabinet May. Dia merupakan salah satu pihak yang paling keras mendesak agar Inggris keluar dari Uni Eropa dalam referendum 2016. 

Priti Patel terpilih sebagai menteri dalam negeri. Mantan anggota kabinet May itu mengundurkan diri pada 2017 setelah terungkap bahwa dia mengadakan pertemuan rahasia di Israel untuk membahas bisnis resmi pemerintah tanpa memberi tahu Kementerian Luar Negeri Inggris.

Dalam beberapa tahun terakhir, Patel telah menyuarakan dukungan terhadap hukuman mati dan berulang kali menentang hak-hak LGBT dan UU terkait hak asasi manusia.

Menggantikan posisi Jeremy Hunt sebagai menteri luar negeri adalah Dominic Raab. Mantan pengacara itu diangkat sebagai menteri kehakiman pada 2015 tetapi dipecat oleh May pada tahun berikutnya.

Setelah pengunduran diri David Davis sebagai menteri Brexit pada Juli 2018, Raab diangkat sebagai penggantinya. Dia mengundurkan diri hanya beberapa bulan kemudian sebagai bentuk protes atas kesepakatan Brexit yang saat itu sedang dinegosiasikan. Raab memulai kariernya sebagai pengacara sebelum bergabung dengan kementerian luar negeri sebagai diplomat.

Stephen Barclay mempertahankan posisinya sebagai menteri Brexit sejak November 2018. Barclay lebih bertanggung jawab untuk persiapan Brexit di dalam negeri ketimbang urusan negosiasi dengan Uni Eropa.

Mantan menteri keamanan Ben Wallace terpilih menjadi menteri pertahanan baru Inggris. Sebelumnya, Wallace menyerukan agar Inggris tetap berada di Uni Eropa dan menentang terjadinya Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit). Selama delapan tahun melayani di Angkatan Darat, dia sempat ditugaskan di Irlandia Utara, Jerman, Siprus dan Amerika Tengah.

BoJo menunjuk Liz Truss sebagai menteri perdagangan internasional. Truss, yang sejak dulu mendukung BoJo, sempat menjabat sebagai menteri lingkungan.

Matt Hancock menjabat sebagai menteri kesehatan di kabinet BoJo. Mantan ekonom itu sebelumnya merupakan pesaing termuda dalam perlombaan kepemimpinan Partai Konservatif. Setelah tersingkir karena berada di urutan terbawah, Hancock kemudian menyatakan dukungannya terhadap Johnson.

Selanjutnya, Theresa Villiers ditunjuk sebagai menteri lingkungan. Dengan menjamurnya aksi protes terkait iklim pada tahun ini, peran menteri lingkungan dinilai menjadi krusial. Sebelumnya Villiers sempat menjabat sebagai menteri transportasi dan tergabung di parlemen sejak 1999.

Johnson menunjuk Gavin Williamson sebagai menteri pendidikan. Dalam masa kepemimpinan May, Williamson dipecat sebagai menteri pertahanan karena diduga membocorkan informasi terkait Huawei yang dibahas di rapat Dewan Keamanan Nasional.

Williamson juga dikenal sebagai politikus yang menentang hak-hak LGBT, menentang tindakan untuk mencegah perubahan iklim dan secara konsisten mendukung peningkatan biaya kuliah.

Mantan ketua komite pemilihan di Dewan Rakyat, Nicky Morgan, menjadi menteri kebudayaan di jajaran kabinet Johnson.

Ada pula Andrea Leadsom yang menjabat sebagai menteri bisnis. Sebagai salah satu politikus wanita paling terkemuka di Partai Konservatif dan tokoh pro-Brexit, Leadsom telah dua kali secara terbuka menentang pemerintahan May.

Wanita yang bekerja di perbankan investasi selama lebih dari 20 tahun itu memasuki parlemen pada 2010. Dia keluar dari kabinet May pada Mei sebagai bentuk protes atas kesepakatan Brexit milik mantan perdana menteri.

Posisi menteri perumahan dan komunitas kini diisi oleh Robert Jenrick. Mantan menteri keuangan itu sebelumnya pernah menyatakan bahwa Johnson merupakan satu-satunya yang dapat menyelamatkan keruntuhan Partai Konservatif.

Anggota Partai Konservatif lainnya, Amber Rudd, terpilih sebagai menteri pekerjaan dan pensiun di kabinet PM Johnson. Rudd, yang merupakan pendukung Hunt dalam perlombaan posisi perdana menteri, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari Brexit.

Robert Buckland mengisi posisi menteri peradilan. Pria yang sempat menjabat sebagai mantan jaksa agung tersebut mendukung kepemimpinan Johnson, menggambarkannya sebagai politikus yang moderat, berpikiran terbuka, dan yang kini dibutuhkan Inggris. Dia sebelumnya bekerja sebagai pengacara yang berspesialisasi dalam hukum pidana.

Mantan menteri tenaga kerja, Alok Sharma, menjadi menteri pembangunan internasional. Sharma sempat menyatakan dia yakin Johnson adalah satu-satunya kandidat yang dapat memberikan Brexit. Sebelum terjun ke dunia politik pada 2010, dia berprofesi sebagai akuntan dan bekerja di bidang perbankan.

Grant Shapps terpilih menjadi menteri transportasi. Shapps mengundurkan diri dari pemerintahan pada 2015 karena terlibat dalam skandal intimidasi di Partai Konservatif.

Jacob Rees-Mogg, ketua Kelompok Penelitian Eropa pro-Brexit, yang memimpin seruan agar May digulingkan, terpilih menjadi pemimpin baru Dewan Rakyat.

Kemudian Esther McVey menjadi menteri masyarakat dan pemerintah daerah di masa kepemimpinan Johnson. Dia sempat menjabat sebagai menteri tenaga kerja pada 2013-2015. Politikus pro-Brexit itu mundur dari pemerintahan pada 2018 dengan mengatakan kesepakatan Brexit milik May tidak menghormati hasil referendum.

Saudara laki-laki PM Johnson, Jo Johnson, ditunjuk menjadi menteri bisnis, energi dan strategi industri, dan pendidikan. Dia menjabat sebagai menteri transportasi di kabinet May. Namun, dia mengundurkan diri karena kecewa dengan kesepakatan Brexit yang ditawarkan May.

Ada pula Alun Cairn menjabat sebagai menteri urusan Welsh, Alister Jack sebagai menteri urusan Skotlandia, Julian Smith sebagai menteri urusan Irlandia Utara, Baroness Evans sebagai penanggung jawab kabinet di Dewan Rakyat, James Cleverly sebagai Ketua Partai Konservatif, Rishi Sunak sebagai menteri perbendaharaan, dan Mark Spencer sebagai kepala pengelola sistem di partai.

Selain itu, Geoffrey Cox memegang jabatan jaksa agung, Brandon Lewis sebagai menteri dalam negeri, Oliver Dowden sebagai Paymaster General, Kwasi Kwarteng sebagai menteri bisnis dan strategi industri, serta Jake Berry sebagai ketua kantor kabinet kementerian perumahan, komunitas, dan pemerintahan daerah.

Lebih dari setengah menteri dari kabinet lama May mundur atau dipecat oleh Johnson. Sebanyak 18 menteri kabinet diberhentikan dan enam menteri dari kabinet lama tetap menjabat posisi yang sama yakni Amber Rudd, Matt Hancock, Stephen Barclay, Alun Cairns, Baroness Evans dan Geoffrey Cox.

Penampilan perdana Johnson di Dewan Rakyat

Banyak yang mengira PM Johnson tidak akan tampil baik dalam kemunculan perdananya di Dewan Rakyat. Namun, dalam pertemuan yang berlangsung dua setengah jam di mana dia menjawab 129 pertanyaan, Johnson justru tampil percaya diri.

Mantan Wali Kota London itu dilaporkan terlihat nyaman berdiri di hadapan anggota parlemen.

Para anggota parlemen dari Partai Konservatif mendukung sikap keras Johnson terhadap pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, dan penentangannya terhadap Partai Nasional Skotlandia (SNP). Mereka menyukai energi BoJo yang menurut mereka tidak dimiliki oleh May.

Dalam pertemuan Dewan Rakyat, Johnson kerap mengabaikan pertanyaan yang tidak disukainya. Contohnya, dia mengabaikan pertanyaan Corbyn mengenai hukuman mati dan insiden kebocoran informasi Dewan Keamanan Nasional yang menyebabkan Gavin Williamson dipecat.

Johnson berjanji akan menjamin hak-hak warga negara Uni Eropa di Inggris jika terjadi no-deal Brexit. Pernyataan itu disambut baik oleh anggota parlemen dari Partai Konservatif, Alberto Costa, yang telah tiga tahun mengampanyekan hal tersebut.

Beberapa jam kemudian, muncul kabar bahwa jaminan itu hanya bersifat janji secara verbal, bukan legislatif. Pasalnya, PM Johnson belum dapat membuat UU terkait imigrasi sebelum Brexit terjadi.

BoJo dinilai menghadapi tiga kendala yang juga menghambat langkah May yakni kurangnya dukungan mayoritas parlemen, kekurangan dana dan Uni Eropa yang tidak bersedia menegosiasikan ulang Brexit. (The Independent, BBC, dan Sky News)