Dilema mengurangi konsumsi batu bara

Indonesia menjadi salah satu dari 23 negara yang meneken perjanjian untuk mengurangi konsumsi batu bara. Hasil KTT Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia ini mengikat negara peserta untuk mengakhiri konsumsi batu bara untuk produksi listrik pada dekade 2030-an dan menghentikan investasi batu bara di dalam dan luar negeri.

Nyatanya, konsumsi listrik di tanah air terus meningkat. Kenaikan konsumsi listrik tersebut lantas membuat Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa ketar-ketir. Sebab, mayoritas energi yang digunakan untuk pembangkit yang mengaliri listrik rumah-rumah warga masih berasal dari batu bara. 

Tak heran, jika sampai hari ini dominasi batu bara di Indonesia masih sangat terasa, utamanya di sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan data Bank Dunia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diolah IESR, pada 2020 sekitar 64% bauran pembangkit listrik berasal dari batu bara.

Sementara itu, menurut Fabby, selain karena daya beli masyarakat yang sudah berangsur membaik, naiknya konsumsi listrik beberapa bulan ini diakibatkan pula oleh subsidi yang masih terus digulirkan pemerintah. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan gas untuk PLN sejak 2018 lalu membuat harga masih stagnan di level US$70 per metrik ton.

Alhasil, harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) menjadi murah dan tidak mencerminkan biaya sebenarnya. Padahal, harga batu bara acuan (HBA) November 2021 tercatat mencapai angka US$215,01 per ton.

"Jelas saja PLN lebih memilih untuk menyediakan listrik dari PLTU atau PLTG, karena jauh lebih murah dari energi baru dan terbarukan (EBT)," katanya, kepada Alinea.id, Sabtu (13/11).

Alinea.id mengulas dilema Indonesia sebagai salah satu negara yang meneken Pakta Glasgow yang masih mengkonsumsi batu bara cukup tinggi. Artikel tersebut dapat dilihat disini.