sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Enam model pemilu serentak versi MK

MK menetapkan enam desain pemilu serentak yang bisa dipilih dan disepakati pemerintah dan DPR.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Rabu, 04 Mar 2020 18:37 WIB
Enam model pemilu serentak versi MK
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 25216
Dirawat 17204
Meninggal 1520
Sembuh 6492

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam putusannya, MK menegaskan pemilu serentak konstitusional. 

Namun demikian, MK juga memaparkan enam desain pemilu serentak yang bisa dipilih dan disepakati pemerintah dan DPR. Semua desain pemilu serentak mewajibkan agar pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan. Adapun pemilihan anggota DPRD, gubernur, serta wali kota dan bupati diperbolehkan digelar pada waktu berbeda. 

Meskipun ditolak, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, Perludem tetap mengapresiasi putusan MK. Menurut dia, di dalam pertimbangan hukumnya, MK memberikan fondasi dan batasan yang sangat kuat terhadap sistem penyelenggaraan pemilu serentak ke depan.

"Permohonan kami ditolak, tapi kami bahagia dalam putusan ini. Karena MK mengamini argumen dan permohonan Perludem," kata Titi saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Senin (2/3).

Sponsored

Dengan putusan itu, menurut Titi, perdebatan mengenai perlu atau tidaknya pemilu digelar serentak bergeser menjadi pembahasan mengenai model pemilu serentak mana yang lebih memperkuat kedaulatan rakyat, sistem presidensial, dan integritas demokrasi Indonesia ke depan.

"Pemilu DPRD, DPD dan presiden tidak boleh dilaksanakan terpisah. Misalnya ada PDI-P, Golkar, Demokrat, PAN yang mewacanakan ada pileg terpisah dengan pilpres. Maka, dengan putusan ini, diskursus itu berakhir. Memisahkan pemilu DPR, DPD, dan pemilu presiden tidak bisa lagi jadi pilihan pembuat undang-undang," ujar Titi.
Infografik Alinea.id/Oky Diaz

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Jumat, 29 Mei 2020 16:49 WIB
Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Kamis, 28 Mei 2020 17:45 WIB
Berita Lainnya