Kaitan tersanderanya jurnalisme dengan Twitter

Wartawan adalah salah satu pengguna Twitter yang paling aktif. Tetapi langkah-langkah untuk menjadikan Twitter sebagai platform untuk ujaran yang tidak diregulasikan terancam mengubah peranti itu menjadi kesengsaraan.

“Twitter ialah perpanjangan tangan dari kantor jurnalis,” kata Sekretaris Jenderal Federasi Jurnalis Internasional Anthony Bellanger. Kelompok yang mewakili 600.000 jurnalis di 146 negara tersebut ingin melihat Twitter terus "dimoderasi" setelah akuisisi perusahaan oleh miliarder teknologi dan "absolutis" kebebasan berbicara Elon Musk.

(Absolutis: orang yang memegang prinsip-prinsip mutlak dalam hal-hal politik, filosofis, atau teologis.)

"Kami khawatir rencana Elon Musk untuk Twitter berjalan ke arah yang salah dengan memperburuk peluang untuk menyerang jurnalis dan mengancam anonimitas pengguna," kata Bellanger.

Saat Musk menjadikan Twitter sebagai miliknya pribadi, serangan digital yang serius terhadap jurnalis berlanjut.

Pada satu tingkat, hampir semua orang terkepung di dunia kapitalisme data. Pengguna media sosial telah menandatangani hak atas data mereka dan itu dibeli dan dijual sebagai komoditas untuk memanipulasi perilaku pengguna. Gmail, misalnya, digunakan oleh seperenam populasi dunia, memungkinkan pengembang pihak ketiga untuk mengakses informasi email pribadi yang tunduk pada kriteria tertentu.

Membaca email pribadi hanyalah puncak gunung es. Google menyimpan permintaan peta, hasil penelusuran YouTube, dan hasil penelusuran umum, yang semuanya disewakan ke industri periklanan. Bocoran Snowden dan skandal Cambridge Analytica menunjukkan kepada dunia bagaimana pemerintah dan sektor korporasi dapat memanipulasi data media sosial untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya.

Tetapi jurnalis tetap tertanam di Twitter, didorong untuk memposting cerita mereka di sana dan menggunakannya untuk pengumpulan berita. Pada tahun 2014, New York Times mendesak para jurnalis untuk memutuskan pemisahan antara 'ruang berita' dan 'sisi bisnis' dan untuk menumbuhkan pengikut di media sosial. Beberapa akun Twitter yang paling aktif adalah milik jurnalis.

Profesor Universitas Texas di Austin, Dominic Lasorsa, bersama dengan Seth Lewis dan Avery Holton mempelajari 22.000 tweet oleh jurnalis. Mereka menemukan bahwa jurnalis menawarkan opini lebih bebas di media sosial daripada di media tradisional. Namun, mereka juga lebih akuntabel dan transparan tentang bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka daripada pengumpul berita amatir. Tidak heran jika Federasi Jurnalis Internasional khawatir tentang deregulasi Twitter dan platform media sosial lainnya.

Jika Elon Musk menjadikan Twitter sebagai hak milik pribadi, ia dapat lolos dari regulasi dari dewan pengawas dan publik. Kebijakan Twitter saat ini melarang iklan politik, keinginan untuk menyakiti, dan konten apa pun yang melecehkan seseorang tanpa persetujuan. Selain itu, Twitter melarang konten yang menyangkal peristiwa korban massal seperti Holocaust atau penembakan di sekolah. Dengan Musk menjadikan Twitter pribadi, kebijakan semacam itu bisa dibatalkan.

Kini, Twitter sudah menjadi tempat yang meresahkan bagi banyak jurnalis.

Menurut sebuah laporan oleh Center of Media Engagement di Universitas Texas di Austin, jurnalis wanita di India, Inggris, dan Amerika Serikat merasakan tekanan kuat untuk terlibat secara online dan menahan pelecehan terus-menerus yang sering meluas ke kehidupan offline mereka.

Anonimitas lengkap seringkali bukan pilihan bagi jurnalis online dan sulit dipertahankan oleh siapa pun. Terpaksa hidup di bawah pengepungan digital, jurnalis menggunakan kombinasi peranti untuk melindungi sumber mereka dengan pesan yang aman dan terenkripsi serta jaringan pribadi virtual. Banyak yang menyimpan perangkat terpisah untuk bekerja dan di rumah, beberapa memiliki satu akun media sosial untuk pekerjaan mereka dan satu lagi untuk kehidupan pribadi mereka.

Pelajaran keamanan digital harus menjadi agenda untuk semua sekolah jurnalisme dan ruang redaksi. Baru-baru ini, ada kebutuhan untuk memperluas ini ke pelajaran hukum digital karena rancangan undang-undang baru yang dijajakan kepada para pemilih atas dasar keamanan nasional Amerika juga memiliki efek mengikis privasi jurnalis.