Pakistan ditandai sebagai tempat paling berbahaya ke-5 di dunia bagi jurnalis

Pada kesempatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, Persatuan Jurnalis Federal Pakistan (PFUJ) mendesak pemerintah Shehbaz Sharif untuk melindungi hak-hak personel media dan jurnalis di tengah meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap media di Pakistan.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada hari Senin (2/5), presiden PFUJ Shahzada Zulfiqar dan sekretaris jenderal Nasir Zaidi menggarisbawahi pentingnya kebebasan pers, kebebasan berbicara dan berekspresi. "Kebebasan pers adalah ciri masyarakat yang maju dan sehat dan tidak dapat dikompromikan," lapor Dawn.

Seruan ini muncul setelah Pakistan menduduki peringkat kelima tempat paling berbahaya untuk praktik jurnalisme, menurut Federasi Jurnalis Internasional (IFJ).

Menurut laporan media, 138 awak media di negara itu telah kehilangan nyawa mereka dalam menjalankan tugas antara tahun 1990 dan 2020.

Mengekspresikan keprihatinan atas keadaan kebebasan media di Pakistan, PFUJ mengatakan: "Dalam setidaknya sembilan kasus, jurnalis diintimidasi atau dibungkam sama sekali, baik dalam bentuk penyerangan, penghilangan paksa, pembunuhan atau penyensoran terbuka."

Mereka menyebut masa jabatan pemerintahan dari partai yang berkuasa PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) mengerikan bagi media, Dawn melaporkan.

Selain itu, para awak media dilecehkan oleh aktivis PTI dan bahkan jurnalis dan pembawa berita perempuan dirundung dan diintimidasi oleh anggota kabinet, yang tidak dapat dilihat dalam masyarakat beradab mana pun, kata pernyataan itu.

Mereka yang tidak menyerah pada tekanan pemerintah dihukum secara finansial yang merugikan media dan awak media, sama-sama mendorong industri menuju kebangkrutan finansial.

Pemerintah harus segera menciptakan lingkungan kebebasan pers untuk memulai dialog dengan para pemangku kepentingan guna menyusun strategi yang dapat melindungi kebebasan pers di Pakistan, tutup pernyataan tersebut.

Selain serangan fatal, jurnalis menghadapi kategori ancaman lain seperti serangan fisik, penculikan, penghilangan paksa, pemenjaraan, dan penyiksaan.