sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD: 59 kabupaten/kota belum melaksanakan reformasi birokrasi

Kabupaten/kota tersebut belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga belum dapat dievaluasi Kemenpan-RB.

Natasya Maulidiawati
Natasya Maulidiawati Rabu, 01 Des 2021 12:07 WIB
Mahfud MD: 59 kabupaten/kota belum melaksanakan reformasi birokrasi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, reformasi pada dasarnya adalah upaya pembaruan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek penerapan pelayanan prima.

“Reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah didalam megubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntable, dan memberikan pelayanan publik yang prima,” ujar Mahfud dalam Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Butir-Butir Komitmen Kepala Daerah, Rabu (1/12).

Birokrasi pemerintah, lanjut Mahfud, sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga, reformasi birokrasi merupakan hal yang penting dan menjadi urusan bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tambahnya.

Mahfud menuturkan, masih adanya permasalahan yang menyebabkan implementasi reformasi birokrasi belum berjalan optimal, di antaranya pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan. 

“Pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik sebagai orang yang minta dilayani, tetapi tidak mau melayani. Seperti misalnya menyebabkan terjadinya pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit dan budaya afiliasi yang merekat sehingga dapat mendorong terjadinya praktek KKN,” ucap Mahfud.

Faktor lain yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi adalah komitmen pemimpin. Setiap perubahan harus dimulai dari komitmen pemimpin. Tanpa komitmen para pemimpin dan pimpinan mustahil terjadinya perubahan. 

“Pemimpin harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi diantaranya melalui penerapan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Komitmen kuat dan pemimpin yang mempunyai keinginan untuk membawa birokrasi yang dipimpin maju tentu akan selalu mendorong terciptanya Good Governance dan Cleen Goverment di lingkungan kerjanya masing-masing,” tambahnya.

Sponsored

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 2010. Perpres ini telah berjalan selama 11 tahun dan saat ini telah memasuki periode ke tiga atau tahun terakhir.

“Kementerian Koordinator Bidang Polhukam sangat mengapresiasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya dalam mewujudkan pelayanan baik kepada masyarakat dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” ujarnya.

Mahfud berpesan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi dapat termotivasi dan berkomitmen untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan.

“Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, terdapat 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural. Artinya kabupaten/kota tersebut belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga belum dapat dievaluasi oleh Kemenpan-RB,” tambahnya.

Selain itu, Mahfud juga menuturkan, terdapat enam kabupaten/kota yang pada tahun sebelumnya telah menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tetapi tahun ini tidak menyampaikan penilaiannya.

“Selaku Menko Polhukam saya meningatkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendorong dan membina Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi serta mengevaluasi kendala apa yang menyebabkan daerah belum melaksanakan reformasi birokrasi,” tambahnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid