Dana publik untuk aksi demo mahasiswa capai Rp175 juta

Dukungan dana dari publik untuk aksi unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan reformasi sudah mencapai lebih dari Rp175 juta. 

Ananda Wardhana Badudu selaku penggagas penggalangan dana ini menekankan, ide yang dia sampaikan lewat platform online Kitabisa.com itu dimaksudkan menjadi wadah bagi publik mendukung perjuangan mahasiswa.

“Ini untuk memberi kanal bagi publik mendukung mahasiswa, agar publik percaya pada aspirasi mahasiswa sekaligus bisa memberikan dukungan dana untuk menutupi kebutuhan aksi di lapangan,” kata Ananda saat dihubungi Alinea.id, Selasa (24/9).

Program penggalangan dana ini rilis sejak Minggu (22/9) pukul 19.00 WIB. Capaian dana itu, kata Nanda, melebihi target awal senilai Rp50 juta. Dia bersama anggota penggagas aksi terus memantau kondisi demonstrasi mahasiswa di sekitar gedung DPR/MPR RI Senayan hingga malam ini.

Dalam penggalangan dana berjudul “Dukung Aksi Mahasiswa di Gedung DPR 23-24 Sept” itu, Ananda menguraikan lima tuntutan dalam aksi mahasiswa, yaitu:

1. Batalkan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, UU MD3 serta sahkan RUU PKS, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi.

2. Batalkan hasil seleksi calon pimpinan KPK

3. Tolak dwifungsi Polri

4. Selesaikan masalah Papua dengan pendekatan kemanusiaan

5. Hentikan Operasi Korporasi yang merampok dan merusak sumber-sumber agraria, menjadi predator bagi kehidupan rakyat. Termasuk mencemari Udara dan Air sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa. Seperti Halnya Kebakaran Hutan yang saat ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan, serta Pidanakan semua pihak yang terlibat.

“DPR dan presiden bersekongkol membuat Indonesia menjadi tidak demokratis dan cenderung otoriter. Maksud dari ‘Demokrasi Dikorupsi’ adalah demokrasi sudah dilunturkan oleh elite-elite yang jadi penguasa, dan demokrasi dikhianati oleh Presiden Jokowi,” tutur Ananda.

Ananda mengatakan, tuntutan dari mahasiswa dan buruh yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI ingin menegur keputusan pemerintah yang hanya mementingkan segelintir elite penguasa atau oligarki.

Dukungan seniman

Sementara itu, dukungan moral turut disuarakan grup musik Efek Rumah Kaca. Personel ERK Cholil Mahmud mengatakan, ERK menjadi fundraiser atas penggalangan dana yang digagas Ananda tersebut.

“Kami mengajak orang-orang untuk support penggalangan dana yang diinisiasi Ananda Badudu,” kata Cholil saat dihubungi terpisah. Dukungan ERK itu memperbesar capaian jumlah dana dari publik untuk program yang digagas Ananda itu.

Cholil berpendapat pengingkaran amanah demokrasi sudah ditunjukkan DPR dan Presiden dengan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Cholil berharap, pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.

“Semoga gerakan ini bisa memaksa pemerintah mendengarkan keinginan mahasiswa agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU KPK. Bukan hanya menunda pengesahan RKUHP dan sejumlah UU lainnya, tapi membahas ulang untuk menyerap aspirasi stakeholder untuk setiap UU tersebut,” kata dia.

Selasa siang (24/9) sepanjang Jalan Asia-Afrika, Senayan, dipenuhi ribuan mahasiswa yang berkumpul berdemonstrasi. Mereka menyemut di sisi luar Gedung DPR-MPR RI dan membuat lalu lintas kendaraan di sekitarnya terhambat. Aksi serupa digelar di sejumlah kota lain, antara lain Yogyakarta, Malang, Papua, dan Riau.