DKI Jakarta raih penghargaan daerah paling demokratis

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2017 dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Kamis (13/12).

Anies mengapresiasi kepada tim penilai yang telah melakukan kajian tentang Indeks Demokrasi Indonesia serta penghargaan yang diberikan kepada warga Jakarta tersebut. "Angka penilaian yang dihasilkan di sini oleh tim ditunjukkan dalam tiga aspek," kata Anies.

Aspek pertama, Indeks Kebebasan Sipil, Jakarta meraih angka 87,73. Kedua aspek Indeks Hak Politik, Jakarta meraih angka 80,06 dan Ketiga, Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi, Jakarta meraih angka 87,12. Dengan akumulasi nilai tersebut, Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada.

Menurut Gubernur Anies, adanya penghargaan menunjukkan kematangan dari masyarakat Ibukota Jakarta di dalam berdemokrasi.

"Dengan harapan, menjadi modal dalam melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia. Apabila di Jakarta ada kematangan dalam berdemokrasi di dalam menjalankan hak-hak dasar, maka implikasinya bisa ke banyak tempat," kata Gubernur.

Diharapkan ke depan bisa memperkuat, meningkatkan dan menjaga peraihan ini. Masalah yang sering muncul adalah pada aspek kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara.

"Alhamdulillah bagi para jurnalis di Jakarta, kita jaga itu dengan sebaik-baiknya," kata Anies.

Dengan capaian ini, Pemprov DKI Jakarta menyisihkan provinsi lainnya, seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (peringkat kedua), Provinsi Kalimantan Utara (peringkat ketiga), dan Provinsi Bangka Belitung (peringkat keempat).

Diketahui, IDI disusun sejak 2009. Proses penilaian IDI dilakukan dengan cara mengumpulkan pemberitaan dari seluruh surat kabar, diskusi kelompok terarah, serta kajian mendalam dengan melibatkan ahli dari masing-masing provinsi. 

IDI juga lahir sebagai penilaian terhadap kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari aspek kinerja pemerintah provinsi dan kepala daerah provinsi, tapi juga lebih luas hingga mencakup perilaku dan budaya politik (political culture) yang ada di dalam masyarakat dalam suatu provinsi. (Ant).