DPR janji awasi pelaksanaan APBN 2021 untuk atasi pandemi

Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan, pihaknya akan mengawasi pelaksanaan APBN triwulan I 2021. Alasannya, kebijakan dan program peerintah yang antisipatif dalam menyiasati ketakpastian akibat pandemi Covid-19 perlu dilakukan.

"DPR melalui alat kelengkapan dewan akan melakukan pengawasan yang diarahkan pada penanganan Covid-19, upaya pemulihan sosial dan ekonomi dampak pandemi Covid-19, keberlanjutan pembangunan nasional, serta penyelenggaraan pemerintahan negara," katanya membacakan pembukaan Masa Sidang IV 2020-2021, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/3).

"Oleh karena itu, DPR akan terus mengevaluasi dan memberikan dukungan melalui kewenangannya agar pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada rakyat, melaksanakan pembangunan, serta menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia," tuturnya.

Menurutnya, stimulus pertumbuhan ekonomi saat ini sangat ditentukan kebijakan dan program pemerintah dan APBN. DPR berharap pemerintah merealisasikan program dan anggaran secara tepat waktu dan sasaran.

"Pengelolaan fiskal agar dilakukan pemerintah dengan memperhatikan risiko fiskal yang berkaitan dengan kontraksi penerimaan, meningkatnya kebutuhan belanja dan potensi pelebaran defisit," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

"Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2021, pemerintah dibatasi dalam menerbitkan surat utang negara dalam menutup defisit. Oleh karena itu, pemerintah dalam melakukan penyesuaian fiskal atas situasi penanganan covid-19 agar mengupayakan refocusing anggaran dan program," tandasnya.