Ganjar usul Ombudsman gelar OTT pelayanan publik

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mendorong Ombudsman RI (ORI) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, yang disasar berupa pelayanan publik dan dengan perlakuan berbeda.

"Semua yang ngeyel dan ndablek itu ditangkap sama ORI. Penangkapannya itu tentu tidak seperti OTT KPK, artinya ORI bisa datang, memeriksa, dan mengevaluasi karena punya hak," ucapnya di rumah dinasnya, Kota Semarang, Jumat (28/5).

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan lantaran aparatur sipil negara (ASN) hingga kepala daerah digaji oleh rakyat melalui pajak. Karenanya, mesti memberikan pelayanan publik yang prima.

"Kalau kami melaksanakan (pelayanan) buruk, ya, ORI harus bertindak. Kita dukung penuh ORI," tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, melansir situs web Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.

Dirinya pun meminta ASN tidak cemas jika ORI melakukan inspeksi ataupun OTT. Pangkalnya, keberadaan Ombudsman untuk menjamin dan memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada kesempatan sama, Wakil ORI, Bobby Hamzar Rafinus, mengapresiasi usul Ganjar tersebut. Menurutnya, ide itu akan dibahasnya bersama pimpinan lainnya.

"Ada beberapa ide dari Gubernur. Istilah beliau itu OTT pelayanan publik. Kami akan bahas dengan pimpinan karena memang sebagai pimpinan baru kami sedang mengembangkan inovasi-inovasi. Laporan masyarakat semakin hari semakin banyak dan dituntut untuk cepat penyelesainnya," tuturnya.

Dia menambahkan, ORI telah melakukan berbagai inovasi dalam menindaklanjuti aduan publik. Menerima dan memverifikasi laporan di lokasi (on the spot), misalnya. 

"Kami sudah ada PVL on the spot, jadi penerimaan dan verifikasi langsung di tempat. Di Jateng sudah ada hasilnya, terutama terkait dukcapil. Jadi masyarakat yang mengalami kesulitan mengurus KK dan KTP dengan cara ini bisa langsung diselesaikan," tutupnya.