Baby boom Covid-19: Saat kabar gembira berpotensi jadi bencana

Di tengah pandemi Covid-19, kabar mengagetkan mampir ke keluarga kecil Faisal Hadik. Istri Faisal, Afriana, ternyata tengah mengandung anak kedua. Saat diperiksa dokter pada pertengahan Maret lalu, jabang bayi di perut Afriana telah berumur dua pekan. 

"Soalnya kami enggak begitu merencanakan untuk buat anak kedua," ujar Faisal saat berbincang dengan Alinea.id di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (28/5).

Faisal menikahi Afriana lima tahun lalu. Dari hasil pernikahannya, Faisal dan istri telah dikarunai satu anak. Sepakat menunda kehamilan berikutnya, Afriana pun rutin menggunakan kontrasepsi. 

"Untuk menjaga jarak usia anak supaya enggak terlalu dekat. Nanti bisa kerepotan. Ibunya bisa kelelahan ngurus anak," ujar pria yang sehari-hari bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel mobil di Serpong, Tangerang, Banten, itu.

Namun demikian, saat pandemi Covid-19 merebak, menurut Faisal, Afriana mulai mengendorkan pemakaian kontrasepsi. Di sisi lain, karena kian sering berdiam diri di rumah, Faisal dan istrinya pun jadi lebih rutin berhubungan badan.

"Biar pun tak direncanakan, saya bersyukur dengan kedatangan calon anak kedua. Kami sudah siap bila kembali diberi momongan," kata pria berusia 26 tahun itu. 

Faisal dan Afriana hanya satu dari sekian banyak pasangan yang bakal punya momongan selama pandemi Covid-19. United Nations Children's Fund (Unicef) memprediksi bakal ada empat juta bayi lahir selama dan sesudah pandemi Covid-19 di Indonesia atau pada periode Maret hingga Desember 2020. 

Psikolog ibu dan anak Anna Surti Ariani mengatakan ada beragam faktor bakal berkontribusi terhadap ledakan jumlah kehamilan di Indonesia selama pandemi. Pertama, pasangan suami-istri kesulitan mendapatkan alat kontrasepsi pada masa pandemi. 

"Saat ini persediaan pil KB dan alat kontrasepsi itu memang agak sulit dicari. Selain itu, mereka enggak boleh keluar untuk mencari. Itu menjadi lebih sulit lagi. Nah, itu salah satu penyebab utama," ujarnya kepada Alinea.id, Jumat (29/5).

Kedua, kebiasaan baru yang muncul karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penularan virus Covid-19. Kebijakan itu secara langsung memaksa para pasangan tinggal dan bekerja dari rumah. Walhasil, intensitas hubungan seksual pun cenderung meningkat. 

"Jadi hubungan seks yang tidak dikombinasikan dengan pil KB dan alat kontrasepsi menjadi lebih rentan membuat kehamilan. Jadi, frekuensi tingkat kehamilan menjadi lebih besar, baik secara dinginkan maupun tidak diinginkan," ujarnya.

Lonjakan kehamilan yang tak direncanakan, menurut Anna, harus segera diantisipasi pemerintah. Jika tidak, ia khawatir, kehamilan yang harusnya jadi kabar gembira malah jadi bencana bagi keluarga. 

"Lain halnya bila sudah direncanakan. Meski ada pandemi Covid-19, tapi bila kehamilan itu diinginkan dan dipersiapkan, itu fine-fine aja," jelasnya. 

Dampak negatif ledakan kehamilan

Anna menjelaskan, ada deretan persoalan yang potensial muncul dari kehamilan yang tidak dikehendaki. "Pertama, menimbulkan keterkejutan. Ketika keterkejutan ini, kadang-kadang yang muncul adalah saling menyalahkan. Sebab, kehamilan tanpa direncanakan membuat keuangan jadi bermasalah," katanya.

Dalam situasi seperti ini, menurut Anna, sang istri atau calon ibu yang kerap menjadi korban. Anna mengatakan, bukan tidak mungkin sang ibu bahkan secara tidak sadar berupaya membunuh janin dalam kandungan karena tekanan psikologis yang dia alami. 

"Semisal menggunakan obat-obatan yang bertujuan untuk mengaborsi si janin. Ketika sampai terjadi gangguan (janinnya cacat karena upaya aborsi), sesungguhnya akan terjadi kerepotan membesarkan anak ini nantinya. Butuh biaya besar bila mengalami gangguan," ucapnya.

Tak hanya itu, menurut Anna, bayi-bayi yang lahir tanpa direncanakan sering kali menerima perlakuan kurang arif dari orangtuanya. Kehadiran mereka kerap hanya dianggap menambah beban hidup, baik secara ekonomi maupun psikologis.

"Kehamilan yang tidak diinginkan itu kadang-kadang berujung pada perbedaan perlakuan. Mereka (bayi yang lahir tanpa direncanakan) sering diabaikan atau mendapatkan beragam jenis kekerasan. Jadi, memang akhirnya kehamilan tidak diinginkan itu efeknya bisa jangka pendek dan jangka panjang," imbuhnya.

Kepada Alinea.id, pakar demografi Universitas Indonesia (UI) Lidya Trina mengatakan, pemerintah harus menghitung risiko yang bakal muncul akibat lonjakan kehamilan selama dan sesudah pandemi Covid-19, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

"Dalam jangka pendek, perlu diantisipasi pemenuhan kesehatan balitanya agar angka kematian bayi 0-1 tahun dan di bawah 5 tahun bisa dikontrol. Bila si bayi lahir pada 2020-2021, pemerintah untuk 6 tahun kemudian harus mempersiapkan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kualitas hidup," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengeluarkan imbauan agar pasangan suami-istri menunda kehamilan selama pandemi. 

Namun demikian, menurut Lydia, imbauan itu tidak akan efektif jika akses terhadap alat kontrasepsi terbatas. Terlebih, intensitas hubungan badan antara suami-istri dipastikan bakal meningkat selama karantina mandiri. 

"Sekarang ini perspektifnya negara enggak bisa memaksa individu menunda kehamilan. Soalnya, sering kali dia mau nunda, tapi bila akses terhadap alat kontrasepsinya tidak memadai, bagaimana mau menunda," jelas dia. 

Agar efektif, Lydia mengatakan, pemerintah seharusnya fokus mengimbau pasangan yang sudah punya anak atau yang kategori usianya di atas 30-40 tahun. Pasalnya, memiliki bayi selalu menjadi mimpi bagi pasangan muda. 

"Informasi tentang merencanakan kehamilan lebih penting bagi mereka yang sudah punya anak. Tapi, bagi pasangan baru dan baru mau memiliki anak, pemerintah enggak bisa meminta mereka menunda sebab itu hak asasi manusia," ucapnya.

Selain itu, Lidya meminta agar pemerintah gencar menyosialiasikan informasi yang dapat dijadikan pedoman bagi pasangan untuk merencanakan kehamilan dan menunda kehamilan pada era pandemi Covid-19. Dengan begitu, masyarakat tak kebingungan dalam menyiasati kehamilan.

"Apa saja yang harus diperhatikan? Bagi mereka yang butuh akses alat kontrasepsi, kontrasepsi apa yang mudah diakses. Lalu, tenaga kesehatan mana yang dapat membantu ketika dia sudah terlanjur hamil sehingga bisa melahirkan anak dengan selamat, baik ibunya dan bayinya," jelas Lydia.

BKKBN menjemput bola 

Kepada Alinea.id, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, mengakui bahwa pandemi Covid-19 membuat kualitas pelayanan alat kontrasepsi di beberapa fasilitas kesehatan menurun. Menurut dia, banyak tenaga kesehatan enggan berinteraksi dengan masyarakat lantaran khawatir terjangkit Covid-19.

"Orang juga enggan ke rumah sakit. Kemudian provider juga kalau enggak penting-penting amat jumlah yang dilayani tidak banyak seperti sebelum pandemi karena untuk mengurangi risiko. Ada rekan-rekan dokter yang usia sudah 60 tahun yang tidak bisa praktik penuh lantaran khawatir terjangkit," ucapnya, Kamis (28/5).

Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kehamilan yang tak direncanakan, Hasto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya ialah dengan mengerahkan pasukan penyuluh untuk menjemput bola.

"Kami akan mengerahkan pasukan penyuluh yang jumlahnya 23.000 dan hampir 24.000 di seluruh Indonesia untuk mendistribusikan obat ke masyarakat. Kami juga mengerahkan mobil-mobil milik BKKBN yang ada di kecamatan-kecamatan untuk sosialisasi," jelas dia.

Selain itu, menurut Hasto, BKKBN juga sedang mengusahakan agar semua kepala daerah dapat memberikan akses terhadap alat kontrasepsi secara gratis. Dengan begitu, pasangan usia subur tak bakal kesulitan menunda kehamilan.

"Kami juga bersurat kepada gubernur, wali kota dan bupati supaya di masa pandemi ini paling tidak untuk pelayanan kontrasepsi itu jangan dipungut retribusi. Agar mereka tidak ada permasalahan untuk akses kontrasepsi ini," jelas dia.

Untuk penyaluran alat kontrasepsi, Hasto mengatakan, BKKBN juga telah menjalin kerja sama dengan TNI. "Agar bisa membawa obat dan alat kontrasepsi dengan baik sampai ke user dengan gratis. Jadi, mendistribusikan sembako juga sekaligus mendistribusikan pil atau kondom kepada user," tuturnya.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay sepakat lonjakan kehamilan yang tak diigingkan semasa pandemi perlu ditekan. Sebagai solusi, ia menyarankan agar BKKBN menggelar layanan jemput bola dan menyediakan fasilitas khusus untuk mengakses alat kontrasepsi. 

"Puskesmas kalau bisa dibuat ruang khusus untuk pelayanan ini. Agar tak tercampur dengan pelayanan kesehatan lainnya sehingga masyarakat bisa datang dan konsultasi tanpa khawatir terjangkit," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu. 

Selain itu, Saleh pun menyarankan masyarakat untuk menjalankan program keluarga berencana secara mandiri. Salah satunya dengan memakai alat kontrasepsi yang dijual bebas di masyarakat seperti kondom. "Jadi kerja sama pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengantisipasi ledakan kehamilan di masa Covid-19 ini ," kata dia.