Gerakan BEM Jakarta bantah aksi mahasiswa ditunggangi

Perwakilan Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta, Andi Prayoga, membantah tuduhan yang menyatakan ada kepentingan politik tertentu di belakang aksi unjuk rasa mahasiswa. Dia menegaskan gerakan mahasiswa masih murni dan tidak ditunggangi.

"Aksi mahasiswa masih murni, semua berangkat dari keresahan bersama. Saya lihat, tuntutannya pun hampir sama dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Semua menyinggung RUU KPK dan RUU KUHP, jadi tidak ditunggangi dan ini hanya mewakili keresahan masyarakat dan mahasiswa," tutur Andi dalam diskusi "Demo Mahasiswa: Aksi dan Substansi" di Wahid Hasyim, Jakarta, pada Sabtu (28/9).

Terkait aksi yang pecah pada 23-24 September di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia, Andri mengatakan banyak yang menganggap bahwa mahasiswa sudah 'siuman.

"Sebelumnya mahasiswa memang kurang aktif mengawal pemerintah. Sekarang, saya bersyukur karena banyak yang turun di seluruh Indonesia," sebut dia.

Dia menjelaskan aksi itu digerakan oleh keresahan kolektif mahasiswa Indonesia mengenai sejumlah UU kontroversial.

Dalam kesempatan yang sama, mantan aktivis gerakan 1998, Hari Purwano, menyatakan aksi mahasiswa seharusnya hanya boleh ditunggangi oleh satu pihak saja, yakni rakyat Indonesia.

"Memang ditunggangi tapi hanya boleh oleh rakyat, kepentingan harus memihak pada masyarakat," tegas Hari.

Hari memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang ikut dalam aksi awal pekan ini. Dia sendiri melihat unjuk rasa masif tersebut bukan sekadar fenomena siklus 20 tahunan sejak demonstrasi mahasiswa 1998.

Menurutnya, aksi mahasiswa itu terjadi karena ada kebutuhan dan kekhawatiran umum yang memuncak.

"Pastinya sebelum demonstrasi ada proses dialektika dan diskusi terlebih dahulu. Semoga diskusi itu murni walau bagaimana pun pasti ada komunikasi dengan para senior mereka masing-masing," ungkap Hari.

Menanggapi Hari, Andi menyatakan aksi mahasiswa tidak ternodai kepentingan elite-elite politik dan memang sudah melalui kajian dengan sesama mahasiswa.

Dia mengakui pihak senior memang memberi sumbangan, misalnya untuk menyewa kendaraan. Namun, lanjutnya, mereka tidak menaruh kepentingan.

"Jadi tolong jangan anggap gerakan kami ditunggangi," kata dia.

Andi menyebut, pemerintah seharusnya menanggapi penolakan besar dari masyarakat terkait RUU KPK dan RUU KUHP. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh abai akan keresahan warga dan menampung tuntutan mahasiswa agar ditindaklanjuti.