INDEF: Kalau parpol dan pers mandul, ya sudah

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, oligarki politik menjadi penyebab masifnya rasuah dan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia memburuk. Menurutnya, kalau masalah itu belum bisa diselesaikan, maka korupsi tetap menjadi momok.

"Jadi kalau kita nggak bisa menyelesaikan persoalan oligarki ini, ya tetap akan kesulitan kita untuk membahas yang namanya penyelesaian persoalan korupsi. Karena ini yang menjadi biang kerok utama, oligarki ini," katanya saat diskusi dalam jaringan, Kamis (11/2).

Enny mengatakan, oligarki yang dimaksud juga masih terkait dengan partai politik. Namun di sisi lain, dia mengatakan peran media massa juga berpengaruh terhadap IPK Indonesia.

Menurutnya, berdasarkan indeks daya saing yang dirilis World Economic Forum (WEF), sejak 2018 kebebasan pers Indonesia berada di rangking 104-106. Peringkat itu, kata Enny, termasuk terburuk.

"Sehingga itu yang di antaranya memperburuk kondisi persepsi indeks korupsi kita. Karena pers kita ketahui sebenarnya punya peran yang sangat strategis di dalam power balancing. Kalau sekarang posisi, jadi kalau partai politik sudah mandul, pers juga mandul, maka ya sudah, kalau IPK kita dan pelaksanaan good government-nya pasti akan semakin tidak terkontrol," paparnya.

Dalam riset Transparency International (TI) Indonesia, IPK Indonesia anjlok tiga poin dari 40 tahun 2019 ke 37 pada 2020. Selain penurunan skor, peringkat juga merosot dari 85 menjadi 102 dari 180 negara. 

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura jadi negara yang paling tinggi skor IPK 2020, yakni 85. Lalu, Brunei Darussalam 60, Malaysia 51, Timur Leste 40, Indonesia 37, Vietnam 36, Thailand 36, Filipina 34, Laos 29, Myanmar 28 dan Kamboja 21. 

Dalam menentukan skor IPK Indonesia ada sembilan sumber data yang digunakan. Rinciannya, Political Risk Service, Global Insight Country Risk Ratings, dan Economist Intelligence Unit Country Risk Service.

Lalu, IMD Business School World Competitiveness Yearbook, World Economic Forum Executive Opinion Survey, Political and Economic Risk Consultancy, Bertelsmann Stiftung Transformation Index, Varieties of Democracy Project dan World Justice Project Rule of Law Index.