Jokowi minta PPATK telusuri rekam jejak calon pejabat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengawal dan menelusuri rekam jejak calon pejabat. PPATT dituntut bisa memastikan rekam jejak calon pejabat bersih dari transaksi keuangan.

“PPATK juga perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik,” ucapnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (14/1).

Jokowi berharap PPATK dapat membantu pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebutnya semakin beragam dan canggih. PPATK harus pula membantu mengantisipasi upaya kejahatan, seperti pencucian uang, kejahatan siber, hingga pendanaan terorisme. Situasi berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian dan keuangan perlu dimitigasi.

“Saya minta agar terus bersinergi antara sektor publik dan privat untuk melakukan terobosan-terobosan baru, khususnya dalam penyelamatan aset-aset negara,” tutur mantan Wali Kota Solo ini.

Bahkan, PPATK didesak bukan hanya menjadi world class financial intelligence unit, tetapi juga perlu berkontribusi membantu berbagai program pemerintah. PPATK dinilai bisa berperan lebih besar dalam mendukung program pemerintah di bidang pengawasan keuangan.

"Kami berharap PPATK berperan lebih besar untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang kondusif bagi pembangunan keuangan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

PPATK dapat membantu menjaga integritas, serta membuat sistem perekonomian dan keuangan negara menjadi lebih kuat. Apalagi, hingga saat ini, pemerintah masih berupaya melakukan pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Di tahun ini, pemerintah akan tetap melakukan penyaluran berbagai bantuan dan stimulus ekonomi.

“Kita harus bekerja sama bahu membahu untuk menjaga integritas dan lembaga sistem perekonomian dan sistem keuangan, sehingga kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi,” ucapnya.