Komisi I DPR sebut kebocoran data jadi masalah serius

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani meminta pemerintah serius menangani masalah kebocoran data kementerian/lembaga di Tanah Air belakangan ini. Lantaran kerap terjadi, menurut Christina, keamanan siber masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi bagi pemerintah, tak terkecuali oleh pihak-pihak lain yang menghimpun data masyarakat, termasuk pihak swasta.

"Fakta bahwa keamanan data di Indonesia rentan bobol harus kita akui. Kejadian kebocoran data bukan hanya terjadi satu dua kali tapi sudah teramat sering," kata Christina kepada wartawan, Senin (12/9).

Diketahui, masalah kebocoran data pribadi kembali menguat dalam beberapa hari belakangan ini. Peretas dengan nama Bjorka membocorkan data figur-figur di pemerintahan melalui akun media sosial Twitter @bjorkanism.

Dalam akun media sosialnya, Bjorka mempublikasikan data pribadi, mulai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate hingga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Bjorka mengklaim telah mengantongi 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres dan 189 MB sebelum dikompres. Sejumlah dokumen yang dibocorkan juga ikut dipublikasikan oleh Bjorka dalam situs breached.to.

Menurut Christina, kasus kebocoran data yang secara berulang terjadi ini menjadi perhatian serius Komisi I DPR. Dia menegaskan, pihaknya selalu mendorong perlunya peta jalan untuk keamanan siber, namun sampai saat ini belum juga terlihat hasilnya. 

"Bagi kami adanya peta jalan (roadmap) keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia. Jangan sampai terjadi seperti sekarang, saling melempar tanggung jawab antar lembaga atau institusi, hal mana kami nilai amat tidak elok. Peta jalan keamanan siber sangat mendesak seperti halnya dengan dorongan DPR sebelumnya kita bisa melahirkan peta jalan keamanan laut," ujar Christina.

Dia menilai, kejadian berulang peretasan data pribadi, baik yang terjadi pada data masyarakat maupun data pejabat negara menjadi pelecut percepatan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Hal ini penting untuk menjaga setiap data yang terhimpun di kementerian/lembaga, maupun swasta.

"Kehadiran ketentuan yang jelas mengenai sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali/prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa data mereka dijaga dengan baik," tegas Christina.

Di sisi lain, isu keamanan siber dan tentunya keamanan data yang belakangan ramai dibicarakan masyarakat memberikan optimisme, betapa pentingnya data pribadi. Sehingga harus dijamin pelindungannya. 

"Ini pertanda baik bangsa Indonesia terus beranjak naik kelas yang sejatinya juga harus diikuti dengan kerja keras pemerintah memastikan seluruh perangkatnya memiliki kesadaran yang sama dengan masyarakat kita," pungkas Christina.