Komisi VII minta Bulog tidak obral janji soal normalisasi migor curah

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Bulog untuk tidak banyak berwacana dan obral janji terkait upaya normalisasi harga minyak goreng (migor) curah. Menurutnya,  Bulog sebaiknya langsung mempersiapkan distribusi migor curah dengan baik agar sampai ke tangan masyarakat yang berhak. 

"Bulog jangan melulu tenggelam pada birokrasi dan koordinasi antar kementerian," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (13/5).  

Mulyanto juga meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus mempercepat proses kerja Bulog ini. Termasuk pengaturan kebijakan teknis dan koordinasi serta penyiapan pendanaan sebagai modal kerja pembelian migor dari produsen. 

Pangkalnya, argometer kebijakan pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) berjalan terus dengan harga mahal yang harus dibayar pemerintah.

"Amanat kepada Bulog kan sudah hampir tiga minggu, namun tata niaga migor curah di lapangan tidak memperlihatkan perubahan yang berarti. Migor curah masih langka dan harga masih jauh di atas HET. Menurut data PIHPS (pusat informasi harga pangan strategis) Nasional per (12/5), harga migor curah masih bertengger di angka Rp19.000 per kg dengan HET sebesar Rp15.500 per kg," ucap Wakil Ketua Fraksi PKS ini. 

Mulyanto mendapat laporan di pasar muncul berbagai merek baru migor kemasan. Artinya kemungkinan terjadinya kemasan ulang migor curah menjadi migor kemasan sangat terbuka. Belum lagi peluang terjadinya penyimpangan migor curah ke pihak yang tidak berhak, seperti industri makanan dan minuman, perhotelan serta pariwisata.

"Selain itu dari sisi produksi juga tidak jelas, berapa banyak migor curah yang sudah digelontorkan. Jangan-jangan masih jauh di bawah target komitmen yang ditetapkan. Sementara penyelundupan CPO dan turunannya ke negara tetangga makin marak. Bila hal ini benar, maka menjadi wajar saja kalau harga migor curah belum juga turun, meski pelarangan ekspor CPO sudah lewat tiga minggu," ungkap Mulyanto.  

"Sementara para petani sawit rakyat sudah pada berteriak bahkan menyatakan akan berdemo ke Istana, karena harga tandan buah segar (TBS) mereka yang anjlok hampir Rp1000 per kg di saat harga pupuk yang tinggi.  Belum lagi devisa negara hilang per hari sekitar Rp1 triliun dari potensi ekspor CPO dan turunannya," imbuhnya.